Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Geliat Pemulihan Ekonomi Indonesia Terpantau Cukup Kuat

Kompas.com - 05/07/2021, 14:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia tampak cukup kuat jika dilihat dari catatan penerimaan negara dari berbagai pos anggaran.

Pertumbuhan pendapatan negara pada semester I 2021 tercatat sebesar 9,1 persen dibandingkan tahun lalu.

"Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Luhut: Kasus Covid-19 Kemungkinan Masih Naik hingga 14 Juli

Dia menjelaskan, hingga Semester I 2021, pendapatan negara kita mencapai Rp 886,9 triliun atau terjadi pertumbuhan 9,1 persen.

Angka Rp 886,9 triliun ini merupakan 50,9 persen dari target APBN 2021 yaitu sebesar Rp 1.743 ,6 triliun.

"Nah pertumbuhan pendapatan negara 9,1 persen ini dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi 9,7 persen ini adalah suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus," ucap Sri Mulyani.

Kemudian, dari sisi penerimaan pajak, sudah mencapai Rp 557,8 triliun atau 45,4 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Baca juga: Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2021 Tergantung Berapa Lama Kenaikan Covid-19

Kondisi ini menandakan penerimaan pajak tumbuh mendekati 5 persen.

"Tahun lalu penerimaan pajak kita mengalami hantaman yang sangat kuat, kontraksi sampai 12 persen. Atau hanya Rp531,8 triliun," ujar Sri Mulyani.

Untuk penerimaan bea dan cukai pun telah terkumpul Rp122,2 triliun atau 56,9 persen dari target Rp 215,0 triliun.

"Ini terjadi pertumbuhan sampai 31,1 persen sendiri dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu tumbuhnya 8,8 persen. Jadi terjadi kenaikan yang meloncat lebih tinggi lebih dari 3 kali lipat dari pertumbuhan penerimaan kepabeanan," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu: Jika Pembatasan Berlangsung Lama, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Turun 4 Persen

Sementara itu, untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp 206,9 triliun sudah dikumpulkan.

Jumlah tersebut merupakan kenaikan 11,4 persen dibanding tahun lalu Rp185,7 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan kondisi ini juga menjadi suatu pemulihan luar biasa karena pada 2020 PNBP Indonesia mengalami kontraksi 11,2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com