Pemerintah: Hukuman Menanti bagi Masyarakat yang Eksploitasi Situasi Darurat

Kompas.com - 04/07/2021, 19:24 WIB
Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (11/6/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIJuru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi meminta masyarakat agar tidak menimbun obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk perawatan pasien Covid-19.

Dia menyatakan, penimbun obat-obatan dan alat kesehatan pada situasi darurat ini akan mendapatkan hukuman.

"Ini masa genting. Bukan saatnya mengambil kesempatan pribadi. Hukuman pasti menanti bagi mereka yang melanggar hukum dan mengeksploitasi masa darurat untuk kepentingan pribadi," kata Jodi dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube BNPB, Minggu (4/7/2021).

Jodi mengimbau masyarakat yang tidak menangani pasien Covid-19 kritis, tidak perlu menimbun oksigen. Ia mengingatkan agar masyarakat saling peduli terhadap sesama.

"Jangan menimbun oksigen. Kita prioritaskan untuk menyelematkan nyawa saudara kita saat ini," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah: Kami Terus Usahakan Ketersediaan Oksigen secara Maksimal

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun mengatakan, saat ini Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Badan POM, dan LKPP untuk melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan nasional melalui industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri pada masa PPKM darurat.

Menurut Jodi, Koordinator PPKM Darurat sekaligus Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Kejaksaan Agung dan BPKP mengawasi program percepatan tersebut.

"Koordinator PPKM Darurat juga meminta Kejaksaan Agung dan BPKP agar mengawasi program percepatan pengadaan produk farmasi dan alat kesehatan pada masa PPKM darurat," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Nasional
Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Nasional
Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Nasional
Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Nasional
Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Nasional
Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

Nasional
Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

Nasional
Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Nasional
Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.