Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "The King of Lip Service", Pengamat: Memang Sadis, tapi Kalau Biasa-biasa Saja Tak Didengar

Kompas.com - 04/07/2021, 11:36 WIB
Tsarina Maharani,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Service" memang berlebihan.

Namun, menurut Adi, jika narasi yang disampaikan biasa-biasa aja, maka tidak akan didengarkan publik.

"Itu cukup sadis. Memang berlebihan. Tapi dalam logika aktivis dan demo itu biasa. Artinya supaya pesan politik yang disampaikan teman-teman BEM dan aktivis sampai kepada publik. Kalau narasi politik yang disampaikan biasa-biasa saja dan banyak sopannya, tentu tidak akan didengar publik," kata Adi dalam diskusi daring Cross Check From Home, Minggu (4/7/2021).

Baca juga: Ali Ngabalin: Kritik Tidak Masalah, tapi Kalau Nyinyir The King of Lip Service Apa Maksudnya?

Selain itu, dia menambahkan, kritik tak harus disertai dengan solusi. Menurut Adi, jika pengkritik harus selalu dituntut solusi, maka tidak akan pernah ada kritik.

Apalagi, kata Adi, selama ini solusi yang disampaikan publik pun tidak didengarkan pemerintah.

"Kan itu pernyataan teman-teman BEM. Sering mengkritik dan memberikan solusi, misal tentang KPK, ada pelemahan. Lalu UU ITE hati-hati karena bisa dijadikan alat untuk membungkam kelompok aktivis. Kan begitu klaim mereka, tapi tidak didengar," tuturnya.

Presiden sendiri telah merespons polemik kritik dari BEM Universitas Indonesia yang meyebutnya sebagai ”The King of Lip Service”.

Menurutnya, kritik merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Presiden juga mengingatkan agar universitas tidak perlu menghalangi ekspresi mahasiswa.

Baca juga: Kritik The King of Lip Service yang Ingatkan Kembali Saat Jokowi Minta Universitas Punya Jurusan Meme

”Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi, kritik itu ya boleh-boleh saja. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” kata Jokowi dalam rekaman keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Kendati demikian, Presiden juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki tata krama dan sopan santun.

"Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tetapi yang saat ini penting kita semuanya bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Nasional
Unggahan 'Bukti' Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Unggahan "Bukti" Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Nasional
Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus 'Vina Cirebon'

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com