Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Masa Inkubasi, PPKM Darurat Tidak Langsung Turunkan Jumlah Kasus Covid-19

Kompas.com - 04/07/2021, 10:09 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak akan langsung menurunkan jumlah kasus Covid-19.

Hal tersebut karena adanya masa inkubasi virus corona penyebab Covid-19 itu.

Menurut dia, penurunan kasus baru akan terlihat setelah masa PPKM darurat diterapkan dalam 7 hingga 10 hari ke depan.

"Ini yang perlu dikomunikasikan ke publik. Karena adanya masa inkubasi sebelum PPKM darurat diberlakukan, maka penurunan kasus baru akan terjadi atau terlihat pada 7 sampai 10 hari mendatang," ujar Dante saat Rapat Tingkat Menteri tentang Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali dan Pelaksanaan Idul Adha 1442 H dengan Kementerian Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dikutip dari siaran pers Minggu (4/7/2021).

Baca juga: POGI Rekomendasikan Pemberian Vaksin Covid-19 untuk Ibu Hamil

Oleh karena itu, kata dia, pada masa pemberlakukan PPKM darurat tersebut jumlah kasus Covid-19 yang ditemukan masih akan terus meningkat.

Namun kebijakan PPKM darurat menjadi antisipasi untuk menekan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 tersebut.

Hal tersebut baru akan terjadi apabila masyarakat membatasi mobilitasnya. Terlebih jelang Hari Raya Idul Adha.

"Jadi saya tekankan agar masyarakat dapat membatasi mobilitas termasuk menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha," kata dia.

Namun, kata dia, PPKM darurat juga merupakan salah satu instrumen penting untuk melihat lonjakan kasus yang eksponensial.

Terutama akibat masuknya varian virus SARS CoV-2 baru jenis Delta dari India.

Baca juga: Lurah di Depok Gelar Resepsi Pernikahan di Hari Pertama PPKM Darurat

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi naiknya kasus adalah menambah jumlah testing.

Harapannya adalah positivity rate bisa kurang dari 10 persen.

Termasuk target jumlah tracing bisa mencapai 15 kontak erat per satu kasus.

"Berbagai upaya terus kami lakukan, termasuk meningkatkan jumlah vaksinasi," kata dia.

Dante pun berharap pada akhir masa sebelum PPKM darurat dan awal pelaksanaan PPKM darurat hingga 20 Juli apa yang ditargetkan bisa tercapai.

Adapun pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

Kebijakan tersebut dipilih mengingat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia saat ini semakin melonjak tajam.

Saat ini, kasus Covid-19 mencapai lebih dari 25.000 per harinya.

Lonjakan tersebut membuat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit penuh bahkan hampir mengalami kelumpuhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com