Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Voxpol: 73,7 Persen Responden Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 03/07/2021, 20:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik menolak adanya wacana masa jabatan presiden tiga periode. Hal itu terungkap lewat hasil survei lembaga survei Voxpol Center yang dirilis, Sabtu (3/7/2021).

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 73,7 persen dari 1.200 responden menyatakan menolak wacana tersebut.

"Apakah ibu, bapak, saudara, saudari setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Kita angkanya cukup besar ya dibanding beberapa lembaga survei lain bahwa yang tidak setuju itu 73,7 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat membacakan rilis secara virtual, Sabtu.

Baca juga: Survei Voxpol: Ganjar Pranowo Terpilih jika Pilpres Digelar Sekarang

Ia melanjutkan, ada 22,6 persen responden yang setuju terhadap wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Sementara itu, hasil juga menunjukkan 3,7 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab ketika ditanya.

Dari hasil survei itu juga diketahui 34,4 persen dari mereka yang menolak beralasa bahwa masa jabatan presiden tiga periode akan menimbulkan kemunduran demokrasi. 

"Kemudian 28,2 persen itu karena menilai regenerasi kepemimpinan mandeg di partai politik. Kemudian 14,2 persen tidak tahu dan tidak menjawab. Kemudian, jebakan bagi presiden ada 4,6 persen. Menghindari KKN dan Oligarki 9,9 persen," ucapnya.

Lebih lanjut, survei juga mengungkapkan penilaian responden terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasil survei menujukkan bahwa hanya 54,5 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan. Sementara, 43 persen menyatakan tidak puas.

Kemudian, pada hasil survei evaluasi kinerja pemerintah yang lain menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak bersih dari praktik korupsi dan suap.

"Dalam bentuk pertanyaan seberapa bersih pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dari praktik korupsi dan suap sebesar 58,4 persen menjawab tidak bersih yaitu gabungan antara tidak bersih dan sangat tidak bersih," kata Pangi.

Sementara itu, responden yang menjawab pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bersih hanya mencapai 34,8 persen. Hal itu juga merupakan gabungan antara sangat bersih dan bersih.

Baca juga: Survei Voxpol: Elektabilitas Gerindra Tertinggi, Disusul PDI-P dan PKS

Sebagai informasi, survei tersebut dilakukan selama 10 hari dari 22 Juni hingga 1 Juli 2021 dengan menggunakan metode wawancara melalui telepon.

Survei memanfaatkan data base 32.000 nomor handphone yang dimiliki Voxpol Center dan dibentuk dengan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error sebesar lebih kurang 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terdapat 1.200 responden dengan proporsi 50:50 antara laki-laki dan perempuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com