Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Voxpol: 73,7 Persen Responden Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 03/07/2021, 20:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik menolak adanya wacana masa jabatan presiden tiga periode. Hal itu terungkap lewat hasil survei lembaga survei Voxpol Center yang dirilis, Sabtu (3/7/2021).

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 73,7 persen dari 1.200 responden menyatakan menolak wacana tersebut.

"Apakah ibu, bapak, saudara, saudari setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Kita angkanya cukup besar ya dibanding beberapa lembaga survei lain bahwa yang tidak setuju itu 73,7 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat membacakan rilis secara virtual, Sabtu.

Baca juga: Survei Voxpol: Ganjar Pranowo Terpilih jika Pilpres Digelar Sekarang

Ia melanjutkan, ada 22,6 persen responden yang setuju terhadap wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Sementara itu, hasil juga menunjukkan 3,7 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab ketika ditanya.

Dari hasil survei itu juga diketahui 34,4 persen dari mereka yang menolak beralasa bahwa masa jabatan presiden tiga periode akan menimbulkan kemunduran demokrasi. 

"Kemudian 28,2 persen itu karena menilai regenerasi kepemimpinan mandeg di partai politik. Kemudian 14,2 persen tidak tahu dan tidak menjawab. Kemudian, jebakan bagi presiden ada 4,6 persen. Menghindari KKN dan Oligarki 9,9 persen," ucapnya.

Lebih lanjut, survei juga mengungkapkan penilaian responden terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasil survei menujukkan bahwa hanya 54,5 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan. Sementara, 43 persen menyatakan tidak puas.

Kemudian, pada hasil survei evaluasi kinerja pemerintah yang lain menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak bersih dari praktik korupsi dan suap.

"Dalam bentuk pertanyaan seberapa bersih pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dari praktik korupsi dan suap sebesar 58,4 persen menjawab tidak bersih yaitu gabungan antara tidak bersih dan sangat tidak bersih," kata Pangi.

Sementara itu, responden yang menjawab pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bersih hanya mencapai 34,8 persen. Hal itu juga merupakan gabungan antara sangat bersih dan bersih.

Baca juga: Survei Voxpol: Elektabilitas Gerindra Tertinggi, Disusul PDI-P dan PKS

Sebagai informasi, survei tersebut dilakukan selama 10 hari dari 22 Juni hingga 1 Juli 2021 dengan menggunakan metode wawancara melalui telepon.

Survei memanfaatkan data base 32.000 nomor handphone yang dimiliki Voxpol Center dan dibentuk dengan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error sebesar lebih kurang 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terdapat 1.200 responden dengan proporsi 50:50 antara laki-laki dan perempuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
'Checks and Balances' terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com