Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKS: Pemerintah Harus Pastikan Ketersediaan Tabung Oksigen, Jangan Buat Rakyat Makin Sulit

Kompas.com - 03/07/2021, 07:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar dapat memastikan ketersediaan oksigen di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Hal tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat mengingat beberapa hari terakhir publik dikejutkan dengan kelangkaan tabung oksigen medis.

"Informasi kelangkaan membuat panic buying di tengah masyarakat. Meskipun kasus ini sudah dapat diatasi oleh kepolisian, saya minta pemerintah memastikan ketersediaan tabung oksigen secara memadai, baik untuk kebutuhan faskes maupun di pasaran," kata Netty dalam keterangannya, Sabtu (3/7/2021).

Baca juga: Polda Metro Jaya Bentuk Tim Cegah Penimbunan Tabung Oksigen

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS tersebut menambahkan, lonjakan permintaan tabung oksigen dikarenakan tabung oksigen diperlukan oleh RS yang menangani kasus aktif dengan gejala sedang hingga berat.

Selain itu, tabung oksigen juga diperlukan oleh pasien bergejala ringan atau sedang yang melakukan isolasi mandiri.

Ia menilai, pasien kasus positif dengan gejala semakin meningkat, sedangkan ketersediaan ruang isolasi di fasilitas kesehatan rujukan di beberapa daerah penuh.

Baca juga: Ketua Komisi III: Tindak Siapa Pun yang Naikkan Harga Oksigen Tak Wajar

"Pasien positif dengan gejala ringan sampai sedang terpaksa isolasi mandiri di rumah dengan menyiapkan keperluan perawatannya, termasuk tabung oksigen," ujarnya.

Menggunakan data pemerintah, Netty menyebut bahwa secara nasional bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit di Indonesia mencapai 72 persen.

Sementara itu, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet sudah mencapai 90 persen.

"Di beberapa daerah terjadi antrian pasien di IGD. Kondisi ini mengkhawatirkan jika tidak segera diantisipasi dengan persiapan rumah sakit darurat," tutur dia.

Baca juga: Luhut Minta 90 Persen Produksi Oksigen untuk Kebutuhan Medis

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan, kelangkaan tabung oksigen juga terjadi karena status tabung oksigen sebagai barang impor yang dikelola oleh segelintir perusahaan saja.

Untuk itu, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan sampai terjadi monopoli oleh perusahaan.

"Bagaimana bisa alkes penting seperti tabung oksigen bisa langka dan ternyata hanya dikelola oleh segelintir perusahaan. Jangan sampai ini jadi monopoli," imbuh dia.

Menurut Netty, kelangkaan tabung oksigen juga telah merembet pada stasiun pengisian oksigen di berbagai tempat.

Baca juga: Pedagang di Koja Mengaku Ada Permintaan Oksigen 10 Kali Lipat

Bahkan, ia juga sempat dikirimi foto tempat pengisian di salah satu kota di Jawa Barat tertera pengumuman 'oksigen kosong'.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com