KPK Berharap Pemerintah Kedepankan Transparansi dalam Penyaluran Bansos Tunai

Kompas.com - 02/07/2021, 23:59 WIB
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding Staf Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah mengedepankan tranparansi terkait pemberian bantuan sosial tunai (BST).

Adapun pemerintah berencana memberikan BST menyusul diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“KPK tentu berharap kebijakan pemerintah untuk kembali menyalurkan bansos Covid-19 tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga dapat lebih tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2021).

Baca juga: Fadjroel: Bansos Tunai Rencananya Diberikan Selama PPKM Darurat

Ipi mengatakan, mekanisme penyaluran bansos tunai memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan bansos natura (bukan dalam bentuk uang).

Namun, kata dia, penyaluran bansos dalam bentuk tunai bukan berarti tanpa kendala.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kajian KPK menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima bantuan, yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data,” kata Ipi.

Kementerian Sosial, kata dia, telah melakukan sejumlah langkah perbaikan data penerima bantuan menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan kajian KPK maupun implementasi rencana aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).

Sehingga, Ipi berharap, kualitas data sudah semakin baik. Apalagi, pemutakhiran data tersebut juga melibatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Harapannya, bansos dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan, serta akuntabel dari aspek tata laksananya,” tutur Ipi.

Baca juga: Mensos Akan Evaluasi Penggunaan Bansos Tunai Selama PPKM Darurat

Pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) menyusul diterapkannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, percepatan penyaluran itu akan dilakukan paling lambat minggu kedua Juli.

“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” kata Muhadjir saat rapat koordinasi tingkat menteri, dikutip dari siaran pers, Jumat (2/7/2021).

Muhadjir mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga.

Pemerintah juga memastikan penyaluran bansos untuk program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program sembako kepada 18,8 juta KPM, dan perpanjangan bantuan sosial tunai (BST) periode Mei-Juni kepada 10 juta KPM, tepat sasaran.

"Yang paling utama agar masyarakat paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos tersebut,” kata Muhadjir.

Baca juga: Daftar Bansos yang Cair Selama PPKM Darurat 3-20 Juli 2021

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, percepatan penyaluran bansos juga merupayakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah dua digit seperti sebelum pandemi.

Hal tersebut untuk mencapai target Susenas pada September 2021 nanti.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, Kementerian Sosial akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) seiring berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

BST yang akan disalurkan sebesar Rp 300.000 tiap bulannya dan diberikan setiap awal bulan. Sedangkan, untuk BST bulan Mei dan Juni akan diberikan sekaligus sebesar Rp 600.000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

Nasional
Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Nasional
Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispenau: Sudah Selesai Secara Kekeluargaan

Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispenau: Sudah Selesai Secara Kekeluargaan

Nasional
Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Nasional
Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Nasional
Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Nasional
Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Nasional
KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

Nasional
Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Nasional
Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Nasional
Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Nasional
Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Nasional
Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.