PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Tetap Perhatikan Masyarakat Kecil Terdampak

Kompas.com - 02/07/2021, 16:09 WIB
Deretan gedung perkantoran di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli mendatang, salah satunya mewajibkan menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah 100 persen untuk perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarDeretan gedung perkantoran di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli mendatang, salah satunya mewajibkan menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah 100 persen untuk perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin setuju dengan pemerintah terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mulai berlaku besok Sabtu (3/7/2021) hingga Selasa (20/7/2021).

Menurut dia, kebijakan tersebut sangat tepat dilakukan mengingat situasi pandemi di Indonesia yang memang sudah darurat.

"Istilahnya sekarang PPKM Darurat karena kondisinya sudah sangat darurat sekali. Makanya pemerintah berdasarkan masukan-masukan dari pemda masing-masing khususnya Pulau Jawa dan Bali, maka diadakan PPKM Darurat. Jadi pendapat saya ya sangat setuju ini dilakukan," kata Alifudin dalam diskusi virtual "Fraksi PKS DPR: Covid Indonesia Memburuk, Negara Lain Membaik, PPKM Darurat Solusi?", Jumat (2/7/2021).

Baca juga: Kemendagri Bolehkan Kepala Daerah Susun Aturan Lebih Spesifik Soal PPKM Darurat

Meski diakuinya, PKS mendesak pemerintah untuk melakukan lockdown murni, tetapi pada akhirnya ia menerima keputusan pemerintah memilih PPKM Darurat sebagai solusi.

Sebab, ia menilai bahwa pemerintah akan sangat berat melakukan lockdown jika melihat Undang-Undang Kekarantinaan.

"Khusus dari anggota Komisi IX dari PKS ya kita menghendaki lockdown murni. Tapi memang kalau itu kita benar-benar mengikuti Undang-Undang Karantina memang ada beban pemerintah sangat berat, sehingga itu tidak dilakukan lockdown," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, Alifudin menekankan agar pemerintah tetap memperhatikan masyarakat yang terdampak akibat PPKM Darurat.

Adapun masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat menengah ke bawah yang mana hidup dari pekerjaan sehari-hari.

"Perlu dipikirkan bagaimana buruh-buruh harian ini bisa tertanggulangi. Jangan sampai misalnya, mal ditutup, lalu di situ ada para pekerja, rakyat kecil, tentu dia tidak bisa bekerja selama dua pekan. Apakah perusahaannya masih menanggung honornya gajinya atau 0 persen," ucap dia.

Baca juga: Soal PPKM Darurat, KSPI Minta Perusahaan Sediakan Masker hingga Handsanitazer Bagi Pekerja

Meski mendukung PPKM Darurat, diakui Alifudin, kebijakan tersebut juga menimbulkan efek atau dampak negatif.

Salah satunya berdampak ke masyarakat kecil seperti buruh atau yang mampu hidup dari bekerja sehari-hari.

Menurut dia, bukan tidak mungkin akan muncul kenekatan masyarakat yang lebih memilih terkena Covid-19 daripada tidak bisa makan.

"Mereka istilahnya makan itu kalau hari itu dia bekerja, ya hari ini dia bisa makan. Sehingga kita saksikan langsung atau dengar dari masyarakat, daripada tidak makan hari ini ya bagus kena Covid, istilahnya mereka takut mereka tidak makan daripada kena Covid," ucapnya.

Diketahui bersama, mulai Sabtu (3/7/2021) hingga Selasa (20/7/2021), pemerintah resmi memberlakukan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: Resmi Diumumkan Luhut, Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali

Hal itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (1/7/2021) melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.