JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan, aktivitas terorisme di dunia siber meningkat selama pandemi Covid-19.
Boy mengungkapkan, kelompok-kelompok terorisme secara aktif melakukan perekrutan anggota hingga membuka pendanaan lewat internet.
"Selama pandemi Covid-19 yang merupakan ancaman keamanan dan ketertiban dunia tidak serta merta menghilang. Justru menciptakan tantangan baru, misalnya lewat aktivitas teroris di dunia maya yang makin masif," kata Boy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/7/2021).
Baca juga: BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme
Menurut dia, internet mempermudah aktivitas teroris dalam menyebarkan paham radikalisme, sehingga mau ikut melakukan aksi teror.
Dia mencontohkan kasus penyerangan di Mabes Polri pada Maret lalu. Pelaku teror, ZA, diduga terpapar ideologi ISIS dari internet.
Boy pun memaparkan, selama pandemi, ada kenaikan transaksi keuangan yang mencurigakan hingga 101 persen. Transaksi keuangan mencurigakan ini diduga terkait dengan aktivitas terorisme.
"Terdapat aktivitas crowd-funding dalam pendanaan aktivitas teroris. Ini juga jadi ancaman baru di masa pandemi," tuturnya.
Baca juga: BNPT Tegaskan Penerapan UU Terorisme di Papua Bukan Bentuk Dendam terhadap Kelompok Bersenjata
Selain itu, Boy menambahkan, saat ini ada kecenderungan perempuan ikut melakukan aksi teroris. Hasil studi Soufan Center menyatakan, angka dukungan kepada teroris yang dilakukan perempuan bertambah di wilayah Asia Tenggara.
"Secara statistik, tahun 2015 ada 3 perempuan yang ditangkap karena kasus terorisme. Sementara, dari tahun 2016-2020, sudah mencapai 40 orang," ujar Boy.
Hal lain yang juga jadi perhatian BNPT adalah adanya warga negara Indonesia (WNI) yang jadi teroris asing atau foreign terorist fighters (FTF).
Menurut catatan BNPT, ada sekitar 600-700 WNI yang ditahan di sejumlah kamp di Suriah. Mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
"Masalah FTF ini juga isu yang penting. Tantangan yang akan dihadapi Indonesia berfokus pada efektivitas sarana untuk penuntunan (bagi mereka yang melakukan aksi terorisme dan kejahatan di Suriah). Serta sarana yang efektif untuk rehabilitas dan reintegrasi bagi mereka yang menjadi tanggungan (perempuan dan anak-anak)," kata dia.
Baca juga: BNPT: 216 Orang Terlibat Terorisme Selama 2021
Boy mengungkapkan, saat ini Indonesia telah melakukan penguatan criminal justice response pada isu penanggulangan terorisme melalui pengesahan dan penerapan beberapa peraturan, seperti UU Nomor 5 Tahun 2018, PP Nomor 77 Tahun 2009, PP Nomor 35 Tahun 2020.
Terkini, ada Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
"Indonesia percaya bahwa keseimbangan harus dipertahankan antara pendekatan keras dan lunak. Untuk pencegahan terorisme atau pendekatan lunak perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan jangka panjang melawan terorisme," ucapnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.