Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bungkamnya UI soal Malaadministrasi Rangkap Jabatan Rektor dan Jokowi yang Tanggapi Aksi BEM...

Kompas.com - 02/07/2021, 10:24 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Selain itu, Kompas.com juga berupaya mengklarifikasi isu ini kepada Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI Saleh Husin dan Sekretaris MWA UI Wiku Adisasmito. Lagi-lagi, tidak ada tanggapan dari para pimpinan MWA UI.

Hanya anggota Majelis Wali Amanat UI dari Unsur Mahasiswa Ahmad Naufal Hilmy yang buka suara soal polemik rangkap jabatan Rektor UI. Hal ini, menurut dia, sudah menjadi perhatiannya sejak tahun lalu.

Ia menjelaskan, dirinya bersama pihak BEM UI sudah pernah membuat kajian terkait rangkap jabatan tersebut serta menyerahkan kajian itu untuk dikaji oleh pihak MWA UI.

Menurut Hilmy, saat itu masih belum ada informasi terkait teguran atau sanksi yang diberikan MWA UI kepada Ari Kuncoro.

Baca juga: MWA UI Unsur Mahasiswa Sebut Rangkap Jabatan Rektor UI Sudah Jadi Perhatian Sejak Tahun Lalu

Lebih lanjut, ia menyebut, MWA UI berencana melakukan kajian untuk merevisi Statuta UI.

Namun, menurut dia, hingga saat ini dirinya masih belum menerima Statuta UI versi terbaru.

"Statuta UI juga bukan wewenang dari MWA UI saja, namun dari empat organ lainnya di UI. karena itu Revisi Statuta dibahas bersama oleh empat organ. Sejauh ini Statuta UI yang terbaru masih belum ada,” tutur dia.

Jokowi buka suara

Saat unggahan BEM UI masih hangat menjadi buah bibir di tengah masyarakat, Presiden Jokowi pun angkat bicara dan meminta pihak universitas tak perlu menghalang-halangi.

"Ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berkespresi," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Saat Jokowi Bereaksi atas Cap The King of Lip Service dari BEM UI

Menurut Jokowi, melalui unggahan "Jokowi: The King of Lip Service", BEM UI tengah belajar mengekspresikan pendapat mereka.

Kendati demikian, Jokowi mengingatkan adanya budaya tata krama yang dianut bangsa. Budaya tersebut harus dimiliki oleh setiap warga negara.

Jokowi mengaku kerap mendapat kritik masyarakat. Kata Jokowi, ada yang bilang ia klemar-klemer, ada pula yang mengatakan presiden plonga-plongo. Bahkan, ada yang menyebut dirinya otoriter hingga bebek lumpuh.

Baca juga: Jokowi: Saya Dulu Disebut Klemar-klemer, lalu Plonga-plongo, lalu Ganti Lagi Otoriter...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com