KILAS

Resmi, Menteri KP Larang Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Rusak Ekologi Laut

Kompas.com - 02/07/2021, 09:42 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono resmi meneken Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun. Peraturan ini melarang penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekologi dan ekosistem laut. DOK. Humas Ditjen Perikanan Tangkap KKPMenteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono resmi meneken Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun. Peraturan ini melarang penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekologi dan ekosistem laut.

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono resmi mengeluarkan aturan tentang larangan alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekologi laut. Salah satu alat yang dilarang adalah cantrang.

“Salah satu janji lain yang saya tunaikan, melarang alat penangkapan ikan yang tidak mendukung ekologi laut. Bagi saya, antara ekologi dan ekonomi bukanlah untuk dipertentangkan, tapi diatur sedemikian rupa agar bisa beriringan,” tegas Trenggono melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/7/2021).

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Baca juga: Daftar Poltekkes dan KKP yang Layani Vaksinasi Covid-19 Tanpa Syarat Domisili

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) Muhammad Zaini menjelaskan bahwa peraturan tersebut merupakan gabungan dari beberapa peraturan sebelumnya.

“Permen KP ini merupakan elaborasi dari Permen KP Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon dan Permen KP Nomor 25 tentang Andon Penangkapan Ikan, Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan serta Kepmen KP Nomor 6 Tahun 2020 tentang alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)," paparnya.

Selain itu, lanjut Agus, Permen KP baru juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dia menjelaskan, dalam Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 terdapat substansi lain yang dijelaskan, yakni jalur penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan serta alat bantu di WPPNRI, dan penataan andon penangkapan ikan.

Baca juga: Sempat Jatuhkan Bukti ke Laut, KKP Bekuk 2 Kapal Asing Asal Malaysia dan Filipina

“Permen KP ini hadir untuk memberikan jawaban dan menjadi pedoman usaha perikanan tangkap. Selain itu juga sebagai wujud pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” jelas Zaini.

Di samping itu, pada Bab III Permen KP Nomor 18, dijelaskan pula tentang jenis alat tangkap ikan yang diperbolehkan dan dilarang di perairan Indonesia.

Alat penangkapan yang dilarang, yaitu jaring tarik, antara lain dogol, pair seine, cantrang, dan lampara dasar. Lalu kelompok jaring hela, yaitu pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, dan pukat hela pertengahan dua kapal dan pukat ikan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Nasional
Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Nasional
Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Nasional
Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Nasional
Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Nasional
'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

"Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.