Kompas.com - 02/07/2021, 07:54 WIB
Dua orang bocah mengayuh sepedanya di dekat mural bertema COVID-19 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (17/5/2021). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, selama bulan Ramadhan lalu jumlah kasus aktif COVID-19 mengalami penurunan dari 253 kasus pada tanggal 13 April 2021 menjadi 166 kasus pada tanggal 15 Mei 2021 karena adanya pemberlakuan larangan mudik dan penutupan lokasi wisata selama libur lebaran. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SDua orang bocah mengayuh sepedanya di dekat mural bertema COVID-19 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (17/5/2021). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, selama bulan Ramadhan lalu jumlah kasus aktif COVID-19 mengalami penurunan dari 253 kasus pada tanggal 13 April 2021 menjadi 166 kasus pada tanggal 15 Mei 2021 karena adanya pemberlakuan larangan mudik dan penutupan lokasi wisata selama libur lebaran. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan menerapkan kebijakan PPKM darurat tidak terlambat.

Menurutnya, sebelum diputuskan, PPKM darurat harus dipersiapkan dengan baik.

"Tidak ada yang terlambat. Ya saya memang minta waktu supaya persiapannya benar-benar baik," ujar Luhut dalam wawancara bersama Rosiana Silalahi yang ditayangkan KompasTV, Kamis (1/7/2021).

Luhut kemudian menjawab pertanyaan mengapa pengambilan keputusan dan pengumukan PPKM darurat kepada publik terkesan lama.

Baca juga: Luhut: Jika Diperlukan, PPKM Darurat Akan Dilanjutkan Setelah 20 Juli

Menurutnya, Presiden Joko Widodo baru memberitahukan hal tersebut pada Minggu (27/6/2021).

Kemudian pemerintah baru melakukan rapat untuk memhas rencana PPKM darurat pada Senin (28/6/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dan saya kan butuh waktu juga menyusun itu semua. Mendengar dari semua pihak, ya dari epidemiolog, lalu pakar kesehatan dan lainnya semua kita dengar, " ungkap Luhut.

"Lalu berangkat dari pengalaman kita, baru kita susun (PPKM darurat)," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun rencana penerapan PPKM darurat itu secara bertahap.

Namun, hal itu dilakukan apabila kebijakan PPKM masih diperlukan. Selain itu juga mempertimbangkan perkembangan kondisi penularan Covid-19.

"Tahap satu kita evaluasi sampai tanggal 20 (Juli 2021). Setelah itu, kita akan tentukan apakah akan (dilakukan) lagi dan seterusnya. Jadi kita bikin satu tahap, satu tahap bagaimana nanti progresnya," ujarnya.

Baca juga: Luhut: Jujur, Kita Tak Pernah Prediksi Kembali Terjadi Lonjakan Covid-19

Selain itu, Luhut juga mengungkapkan ada target lain yang ingin dicapai dari pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali ini.

Pertama, untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Jawa dan Bali harus dapat mencapai 70 persen.

Target ini menurutnya juga telah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo.

Target kedua adalah menekan laju penularan Covid-19 hingga angka 10.000 kasus per hari sampai di bawah 10.000 kasus per hari.

Baca juga: Luhut Sebut Akan Ada Sanksi untuk Orang yang Tak Pakai Masker ke Luar Rumah

Luhut menuturkan, target penurunan kasus ini harus bisa dicapai pada Agustus 2021.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Luhut sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan PPKM darurat Jawa dan Bali.

PPKM darurat diterapkan pada 3-20Juli 2021 di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama PPKM darurat berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.