Lonjakan Kasus Covid-19, Kemenkumham Perpanjang Pemberian Asimilasi di Rumah bagi Narapidana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperpanjang kebijakan pemberian hak asimilasi di rumah bagi narapidana dewasa dan anak hingga 31 Desember 2021.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Silitonga mengatakan, kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19.

"Perpanjangan tersebut bersifat mendesak karena ancaman potensi penularan Covid-19 yang masih berlangsung dan sangat tinggi ke dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak," kata Reynhard dikutip dari Antara, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Dapat Asimilasi Covid-19, 22 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 24 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB) bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Aturan ini awalnya berlaku sampai dengan 30 Juni 2021.

Reynhard mengatakan, perubahan aturan tersebut perlu dilakukan untuk mencegah risiko penyebaran Covid-19 di lapas, rutan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Perubahan Permenkumham tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan perpanjangan asimilasi di rumah, namun juga terkait dengan perubahan rujukan regulasi terbaru dan perluasan jangkauan penerima hak integrasi dan asimilasi di rumah.

Adapun perubahan itu dilakukan pada pasal 11 Ayat (3) huruf d terkait narapidana penerima asimilasi dan pasal 45 tentang perluasan jangkauan penerima asimilasi, PB, CMB, dan CB bagi narapidana anak.

Baca juga: 25 Napi Asimilasi Terima Penyuluhan Antikorupsi KPK, Salah Satunya Terpidana E-KTP Sugiharto

Nantinya, kata Reynhard, semakin banyak yang melaksanakan hak asimilasi dan integrasinya di rumah dengan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan.

Atas kebijakan tersebut masyarakat diharapkan mau berperan serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan asimilasi di rumah.

Di sisi lain, Kemenkumham juga terus melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19.

Pada awal pandemi, Kemenkumham telah mengeluarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Aturan itu berhasil mengeluarkan 55.929 narapidana dan 1.415 anak penerima hak integrasi dan 69.006 narapidana dan Anak penerima hak asimilasi di rumah.

Sementara itu, setelah dikeluarkannya Permenkumham nomor 32 tahun 2020 sebanyak 16.387 narapidana dan 309 anak menerima hak integrasi serta 21.096 narapidana dan anak menjalankan asimilasi di rumah.