Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Joseph Osdar
Kolumnis

Mantan wartawan harian Kompas. Kolumnis 

Puan Maharani dan "Roso" PDI Perjuangan

Kompas.com - 01/07/2021, 18:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEKALI lagi saya menulis Puan Maharani untuk jadi bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di 2024 nanti.

Baca juga: Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado?

Seraya membantu pemerintah mengadakan vaksinasi di berbagai daerah, sejumlah anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sekitar empat bulan ini (sampai Agustus 2021 nanti) mengadakan rapat kerja daerah (Rakerda).

Rakerda-rakerda di semua provinsi Indonesia ini diadakan tanpa aktivitas massa untuk mematuhi aturan protokol kesehatan di tengah merebaknya kembali pandemi virus corona.

Karena PDI Perjuangan adalah partai politik nomor satu (suara terbanyak dalam pemilu 2019), maka Rakerda ini perlu kita cermati. Sambil mewaspadai suasana pandemi, kita simak suara atau kesimpulan-kesimpulan dari Rakerda ini.

Dari Rakerda ini kita akan bisa menebak rekomendasi apa yang akan dibawa untuk rapat kerja nasional (Rakernas) partai tersebut yang dijadwalkan Agustus 2021 mendatang.

Rakerda-rakerda partai banteng mata merah dan bermoncong putih ini telah menyuarakan Puan Maharani sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2024. Suara Rakerda tentang Capres ini digemakan tiga tahun sebelum pemilihan presiden.

Menurut beberapa sumber di PDI Perjuangan, usulan Rakerda tentang sosok Capres diumumkan secara terbuka merupakan bagian dari konsolidasi partai menghadapi pemilihan umum mendatang.

Hanya Puan, tak ada yang lain

Sebenarnya, walaupun ada yang menganggap tidak taktis, salah satu pimpinan pusat PDI Perjuangan, Bambang (Pacul) Wuryanto, telah mengungkapkan siapa bakal Capres partai ini menjelang akhir Mei 2021.

Suara Bambang Pacul mengindikasikan, pimpinan kuat di partai itu secara resmi tidak menginginkan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan) sebagai Capres 2024 meskipun sejumlah lembaga survei independen atau semi independen menempatkan Ganjar di papan atas kandidat Capres mendatang.

Sebagai catatan, saya beberapa kali berjumpa dengan sejumlah simpatisan, kader, petugas partai PDI Perjuangan yang mengungkapkan keinginan mereka agar Ganjar jadi Capres 2024, bukan Puan.

Di sisi lain saja juga mendengar dari beberapa mantan tokoh PDI Perjuangan (sebagian ada yang telah di partai lain) yang mengatakan Puan lebih cocok jadi Capres.

“Karena dia telah melintasi jenjang-jenjang pengalaman berpolitik resmi dan tidak resmi,” ujar salah satu mantan pimpinan DPP PDI Perjuangan yang tidak mau disebut namanya.

Mantan aktivis PDI Perjuangan tingkat atas itu mengatakan, Puan, pernah jadi anggota biasa partai, kemudian menjadi ketua fraksi partai di DPR dua periode, jadi menteri koordinator. Di jalur resmi itu pengalamannya mendekati sempurna. Ini modal kuat untuk capres, kata Sang Mantan itu berapi-api.

"Roso"

Tapi, seorang aktivis papan menengah PDI Perjuangan mengatakan, Puan masih membutuhkan pembinaan bidang relasi “roso” dengan orang-orang partainya yang tidak mau bicara terbuka. Suara diam, katanya, perlu digapai oleh Puan dan para pendukung fanatiknya.

Pembinaan atau penajaman “roso” ini, kata orang-orang tak bersuara secara tersurat itu, masih perlu diperhatian oleh Puan dan para pendukungnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com