Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nadiem: Kita Kekurangan Jumlah Pengajar dalam Jumlah Cukup Besar

Kompas.com - 01/07/2021, 14:20 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan bahwa saat ini Indonesia kekurangan pengajar dalam jumlah besar.

Hal itu ia katakan dalam acara Rakornas Kepegawaian Hybrid Tahun 2021 Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang disiarkan secara daring, Kamis (1/7/2021).

"Namun perbandingan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan ketersediaan guru yang ada saat ini menunjukkan bahwa kita kekurangan jumlah pengajar dalam jumlah yang cukup besar," kata Nadiem.

Baca juga: Nadiem: Indonesia Perlu Lebih dari 2,2 Juta Guru

Menurut dia, dengan jumlah satuan pendidikan formal yang ada Indonesia kekurangan kurang lebih 2,2 juta guru yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara, saat ini Indonesia baru memiliki sebanyak 1,3 juta guru yang berstatus sebagai ASN atau PPPK sehingga masih memerlukan kurang lebih 900.000 guru.

"Pemerintah telah menyediakan sekitar 300.000 satuan pendidikan formal. Dengan standar kurikulum yang berlaku saat ini kita memerlukan lebih dari 2,2 juta guru," ujarnya.

Nadiem mengatakan, jika memperhitungkan jumlah guru ASN yang pensiun pemerintah membutuhkan tambahan lebih dari 1 juta guru.

Guru honorer pun, kata dia, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidik.

Baca juga: Pendaftaran PPPK Dibuka Pekan Depan, Ketua Komisi X Minta Guru Honorer Bersiap

Berdasarkan data yang diterima Nadiem, tahun 2020 jumlah guru honorer hanya tersedia sekitar 700.000 dari kebutuhan 1 juta orang.

"Sebagai akibatnya lebih dari 150.000 guru memiliki beban mengajar yang lebih dari semestinya," ujarnya.

"Kami bahkan sempat menemukan kasus ekstreme di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan di mana terdapat SD negeri yang memiliki satu guru ASN. guru tersebut pun terpaksa mengajar di enam kelas berbeda secara bersamaan," kata Nadiem.

Nadiem juga menyoroti masalah kesejahteraan guru honorer yang harus menjadi perhatian bersama terutama masalah gaji.

Baca juga: Setelah Jadi CEO Go-Jek, Nadiem Bercita-cita Menarik Orang Asing Belajar di Indonesia

Ia mengatakan masih banyak guru honorer yang mendapatkan gaji dalam hitungan ratusan ribu karena sekolah tidak mampu membayar.

"Hal itu dikarenakan perbedaan kemampuan sekolah untuk menggaji guru honorer. Di samping itu sekarang tercatat 88 persen guru non PNS tidak memiliki sertifikasi, di mana 55 persen di antaranya merupakan guru honorer sekolah negeri," ucapnya.

"Sudah sangat jelas masih banyak kerjaan yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki sistem pendidikan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com