Hari Bhayangkara, Polri Diingatkan Jaga Jarak dengan Kepentingan Politik Praktis

Kompas.com - 01/07/2021, 11:36 WIB
Sejumlah personel Brimob Polri mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Apel yang diikuti oleh prajurit TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran tersebut untuk memastikan kesiapan personel dalam pengamanan sidang PHPU di MK. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah personel Brimob Polri mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Apel yang diikuti oleh prajurit TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran tersebut untuk memastikan kesiapan personel dalam pengamanan sidang PHPU di MK.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyatakan institusi Polri harus mampu bersikap profesional Salah satunya menjaga jarak dengan kepentingan politik praktis.

Bambang mengatakan, era demokrasi digital membawa tantangan baru bagi Polri. Menurutnya, polri mesti bisa bersikap bijaksana dengan melakukan reposisi peran.

"Tuntutan masyarakat makin besar, transparansi, kontrol publik itu adalah keniscayaan. Makanya polisi profesional harus bisa menjaga jarak dengan kepentingan-kepentingan di luar tugas pokoknya, bahkan berjarak dengan kepentingan oknum-oknum di dalamnya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan sistem yang baik," kata Bambang saat dihubungi, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Hari Bhayangkara ke-75, Anggota DPR Soroti PR Polri soal Penegakkan Hukum yang Adil

Ia pun mengingatkan agar semangat transparansi berkeadilan yang digagas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo lewat konsep "Presisi" tidak hanya menjadi slogan kosong.

Kapolri diminta bisa menurunkan konsep itu lewat program dan tindakan yang konkret di lapangan.

"Semangat transparansi berkeadilan dalam jargon 'Presisi' itu adalah harapan. Implementasi di lapangan dalam kebijakan dan tindakan yang konkret tentunya harus dibuktikan, biar tidak menjadi slogan kosong," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bertalian dengan itu, Bambang mengatakan, Polri harus mampu merespons era demokrasi digital saat ini dengan baik. Menurutnya, belum ada pengungkapan yang signifikan terhadap kasus kejahatan siber.

Ia berpendapat, Polri masih sibuk dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Polisi pun belum bisa membedakannya dengan kritik publik terhadap pemerintah.

Baca juga: Jokowi: Polri Harus Bijak Gunakan Kewenangan, dari Penangkapan sampai Penahanan

"Polri malah asyik fokus pada penanganan UU ITE terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan sebagainya, sementara polisi sendiri belum bisa memilahnya dengan kritik pada pemerintah," tuturnya.

Sementara itu, kasus-kasus peretasan akun aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah kian marak.

Selain itu, juga ada kasus-kasus kejahatan siber seperti pencurian identitas, penipuan, dan investasi bodong yang belum tertangani.

"Pembentukan patroli siber ternyata bukan memberikan kontribusi yang positif bagi keamanan siber," ujar Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.