Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/07/2021, 11:36 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyatakan institusi Polri harus mampu bersikap profesional Salah satunya menjaga jarak dengan kepentingan politik praktis.

Bambang mengatakan, era demokrasi digital membawa tantangan baru bagi Polri. Menurutnya, polri mesti bisa bersikap bijaksana dengan melakukan reposisi peran.

"Tuntutan masyarakat makin besar, transparansi, kontrol publik itu adalah keniscayaan. Makanya polisi profesional harus bisa menjaga jarak dengan kepentingan-kepentingan di luar tugas pokoknya, bahkan berjarak dengan kepentingan oknum-oknum di dalamnya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan sistem yang baik," kata Bambang saat dihubungi, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Hari Bhayangkara ke-75, Anggota DPR Soroti PR Polri soal Penegakkan Hukum yang Adil

Ia pun mengingatkan agar semangat transparansi berkeadilan yang digagas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo lewat konsep "Presisi" tidak hanya menjadi slogan kosong.

Kapolri diminta bisa menurunkan konsep itu lewat program dan tindakan yang konkret di lapangan.

"Semangat transparansi berkeadilan dalam jargon 'Presisi' itu adalah harapan. Implementasi di lapangan dalam kebijakan dan tindakan yang konkret tentunya harus dibuktikan, biar tidak menjadi slogan kosong," ucapnya.

Bertalian dengan itu, Bambang mengatakan, Polri harus mampu merespons era demokrasi digital saat ini dengan baik. Menurutnya, belum ada pengungkapan yang signifikan terhadap kasus kejahatan siber.

Ia berpendapat, Polri masih sibuk dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Polisi pun belum bisa membedakannya dengan kritik publik terhadap pemerintah.

Baca juga: Jokowi: Polri Harus Bijak Gunakan Kewenangan, dari Penangkapan sampai Penahanan

"Polri malah asyik fokus pada penanganan UU ITE terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan sebagainya, sementara polisi sendiri belum bisa memilahnya dengan kritik pada pemerintah," tuturnya.

Sementara itu, kasus-kasus peretasan akun aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah kian marak.

Selain itu, juga ada kasus-kasus kejahatan siber seperti pencurian identitas, penipuan, dan investasi bodong yang belum tertangani.

"Pembentukan patroli siber ternyata bukan memberikan kontribusi yang positif bagi keamanan siber," ujar Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.