Kesenjangan Gender Tingkatkan Risiko Kematian Ibu Melahirkan hingga Kekerasan terhadap Perempuan

Kompas.com - 30/06/2021, 18:18 WIB
Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan KOMPAS.COM/HANDOUTIlustrasi kekerasan terhadap perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Lenny N Rosalin mengatakan, kesenjangan gender sangat berpengaruh terhadap perempuan dan anak.

Hal tersebut disampaikan Lenny pada Seminar Nasional SDGs dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang diselenggarakan oleh Oxfam dan Reforma Universitas Gadjah Mada (29/6/2021).

"Kesenjangan gender berimplikasi pada peningkatan AKI melahirkan, angka kematian bayi, prevalensi stunting pada balita, dan kekerasan terhadap perempuan," ujar Lenny dikutip dari siaran pers, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Menteri PPPA: Kualitas Ketahanan Keluarga Kurangi Risiko Stunting

Menurut Lenny, masalah atau isu kesenjangan gender dapat ditekan melalui intervensi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran.

Selain untuk menekan kesenjangan gender, kata dia, hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan manfaat pembangunan yang diterima semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan.

Pasalnya, kesenjangan gender saat ini masih terjadi di berbagai aspek pembangunan manusia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi antara kaum perempuan dan laki-laki di Indonesia," kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia perempuan masih berstatus sedang yakni 69,19 persen, sedangkan IPM laki-laki sudah berstatus tinggi, yaitu 75,98 persen.

Baca juga: Kementerian PPPA: Penyebab Stunting Terkait Ketimpangan Gender Perlu Ditelusuri

Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkecil kesenjangan gender tersebut.

Terutama dalam berbagai program prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Untuk mengatasi berbagai permasalahan itu, juga perlu dilakukan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di pusat, daerah, dan desa," kata dia

Ini termasuk meluruskan tentang Anggaran Responsif Gender (ARG) yang masih banyak disalahartikan.

Lenny mengatakan, ARG bukan berarti bahwa alokasi dana 50 persen untuk laki-laki dan 50 persen perempuan.

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

ARG juga bukan sebagai dasar penambahan dana, dan bukan berarti selalu berada dalam program pemberdayaan perempuan.

"ARG merupakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan gender, menangani spesifik isu gender, dan untuk melembagakan PUG,” kata dia.

Oleh sebab itu pula, Kementerian PPPA bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) telah meluncurkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Dalam program tersebut, beberapa indikator yang digunakan di antaranya adalah persentase keterwakilan perempuan di struktur lembaga desa dan persentase perempuan wirausaha di desa.

Utamanya adalah perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.