Dewas KPK Tak Proses Laporan Dugaan Gratifikasi Terkait Penyewaan Helikopter Firli Bahuri

Kompas.com - 30/06/2021, 16:21 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri membuka orientasi aparatur sipil negara (ASN) bagi pegawai KPK, Rabu (16/6/2021). Dokumentasi KPKKetua KPK Firli Bahuri membuka orientasi aparatur sipil negara (ASN) bagi pegawai KPK, Rabu (16/6/2021).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak memproses laporan soal dugaan pelanggaran terkait penerimaan gratifikasi penyewaan helikopter yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Adapun dugaan pelanggaran etik tersebut dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Dewan Pengawas pada Jumat (11/6/2021).

"Kasus helikopter Pak FB (Firli Bahuri) sudah selesai dan diputus oleh Dewas tahun lalu," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dalam keterangan tertulis, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: ICW Adukan Firli soal Sewa Helikopter, Kabareskrim: Polri Jangan Ditarik-tarik

Kendati demikian, Syamsuddin menyarankan ICW untuk membuat laporan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK terkait dugaan gratifikasi tersebut.

Ia menyebut bahwa Dewan Pengawas KPK tidak memiliki wewenang dalam memproses perkara pidana.

"Dugaan gratifikasi bisa diadukan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Dewas tidak punya wewenang dalam perkara pidana," ucap Syamsuddin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, laporan yang dilakukan ICW ini terkait dengan laporan pidana yang sebelumnya telah disampaikan ke Bareskrim Polri.

“ICW melaporkan kembali Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran kode etik. Adapun hal ini terkait dengan pelaporan pidana yang sudah kami sampaikan ke Bareskrim Polri,” ucap Kurnia di Kantor Dewan Pengawas, Gedung KPK C1, Jumat.

“Namun kali ini bukan masalah pidananya, tapi masalah etik yang diatur dalam peraturan Dewas Nomor 2 tahun 2020 terutama pasal 4,” ucap dia.

Baca juga: ICW Duga Firli Terima Gratifikasi Berupa Diskon Sewa Helikopter

Kurnia mengatakan, dalam pasal 4 diatur bahwa setiap insan KPK salah satunya pimpinan KPK harus bertindak jujur dalam berperilaku, termasuk dalam penerimaan diskon penyewaan helikopter.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Nasional
Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Nasional
Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Nasional
Situs Diretas, BSSN Telusuri Pelaku Tanpa Libatkan Pihak Lain

Situs Diretas, BSSN Telusuri Pelaku Tanpa Libatkan Pihak Lain

Nasional
Bekas Penyidik KPK Gunakan Kode “Bengkel” dan “Kunci Pagar” Saat Minta Uang

Bekas Penyidik KPK Gunakan Kode “Bengkel” dan “Kunci Pagar” Saat Minta Uang

Nasional
Jokowi Ingin Sertifikat Vaksin Covid-19 Antarnegara ASEAN Diakui

Jokowi Ingin Sertifikat Vaksin Covid-19 Antarnegara ASEAN Diakui

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Menkes Usahakan Obat Molnupiravir Tiba Akhir Tahun

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Menkes Usahakan Obat Molnupiravir Tiba Akhir Tahun

Nasional
Luhut Ungkap Temuan Terkait Penerapan Prokes yang Melemah di Sejumlah Daerah

Luhut Ungkap Temuan Terkait Penerapan Prokes yang Melemah di Sejumlah Daerah

Nasional
Pelaku Peretasan Situs Milik BSSN Diduga 'Hacker' dari Brasil

Pelaku Peretasan Situs Milik BSSN Diduga "Hacker" dari Brasil

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Publik sampai Masyarakat Umum

UPDATE 25 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Publik sampai Masyarakat Umum

Nasional
BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data 'Repositori Malware'

BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data "Repositori Malware"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.