Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Pandemi Covid-19 Jadi Dalih Polisi Lakukan Tindak Kekerasan

Kompas.com - 30/06/2021, 15:53 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, pandemi Covid-19 kerap jadi dalih anggota kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat.

Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras, Rozy Brilian mengungkapkan, salah satu contohnya yaitu pembubaran aksi dan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap massa aksi demonstrasi.

Hal ini berdasarkan pemantauan Kontras pada Juni 2020 sampai Mei 2021.

"Kami menemukan adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan kepolisian dengan dalih pandemi Covid-19 sebagai suatu legitimasi berbagai tindakan kekerasan," kata Rozy dalam konferensi pers Laporan Tahunan Bhayangkara yang disiarkan secara daring, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Kontras: Juni 2020-Mei 2021, Ada 651 Kasus Kekerasan oleh Polisi

Menurut catatan Kontras, peristiwa penangkapan terbanyak terjadi pada saat aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

Saat itu, kata Rozy, ada 14 kasus penangkapan yang terjadi di berbagai daerah.

"Penangkapan terbanyak dilakukan pada aksi menolak omnibus law pada Oktober 2020," ujarnya.

Rozy mengatakan, penangkapan sewenang-wenang yang saat itu terjadi bertalian dengan Telegram yang diterbitkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sebagai upaya antisipasi demonstrasi dan mogok kerja buruh terkait UU Cipta Kerja.

Polri beralasan, telegram itu diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: Kontras: Aksi Penembakan Jadi Kasus Kekerasan Paling Tinggi yang Dilakukan Anggota Polisi

Salah satu poin telegram tersebut adalah agar anggota polisi melaksanakan giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi elemen buruh.

"Hasilnya, masyarakat, mahasiswa, pelajar ditangkap tanpa proses hukum yang sah dan penangkapan terjadi secara masif di hampir seluruh daerah di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, Rozy menambahkan, pembatasan yang dilakukan Polri dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 seringkali mengesampingkan hak asasi manusia (HAM) dan diskriminatif karena hanya menyasar kelompok tertentu.

Baca juga: Jokowi Telepon Kapolri soal Kekerasan Polisi Terhadap Demonstran

Secara keseluruhan, sepanjang Juni 2020 sampai Mei 2021, Kontras mencatat ada 651 tindak kekerasan yang dilakukan anggota polisi.

Bentuk tindak kekerasan yang dilakukan di antaranya penembakan sebanyak 390 kasus, penangkapan sewenang-wenang sebanyak 75 kasus, penganiayaan sebanyak 66 kasus, dan pembubaran paksa sebanyak 58 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com