Penyebaran Covid-19 Kian Merata, Jokowi: Harus Ada Keputusan Tegas untuk Selesaikan ini

Kompas.com - 30/06/2021, 15:14 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (26/6/2021). Dalam peninjauannya, Jokowi mengatakan ia akan meminta Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolro Listyi Sigit dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memasok vaksin sebanyak mungkin ke daerah. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo meninjau program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (26/6/2021). Dalam peninjauannya, Jokowi mengatakan ia akan meminta Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolro Listyi Sigit dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memasok vaksin sebanyak mungkin ke daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, harus ada keputusan yang tegas untuk menyelesaikan persoalan Covid-19 yang sebarannya semakin merata.

Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional ke-VIII Kadin Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

Dalam paparannya, Presiden memberikan contoh peta penularan Covid-19 di Jakarta Barat. Di kotamadya tersebut terlihat status penularan sudah merah, yang berarti sejak tingkat kelurahan, RW hingga RT persebaran Covid-19 terjadi secara masif.

"Kondisi seperti ini harus kita sampaikan apa adanya. Saya, Bapak, Ibu semua bisa lihat. Sudah seperti itu. Artinya sudah merata sehingga memang harus ada keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Karena kondisi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi itulah pemerintah sedang mengkaji kebijakan baru terkait penanganan Covid-19.

Baca juga: Soal PPKM Darurat, Jokowi Singgung Rencananya Akan Menyasar Jawa dan Bali

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi menyebutnya sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan (kajian) selesai karena diketuai oleh Pak Airlangga Hartarto untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat," ungkap Jokowi.

"Tidak tahu nanti keputusannya seminggu atau dua minggu. Karena petanya sudah kita ketahui semuanya khusus di Pulau Jawa dan Pulai Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten/kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4," lanjutnya.

Berdasarkan kondisi di Jawa dan Bali itu, Jokowi menuturkan akan ada penilaian secara detail yang harus diikuti langkah penanganan khusus.

Penanganan yang dimaksud menurutnya sesuai dengan standar penilaian yang telah ditetapkan organisasi kesehatan dunia (WHO).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Ada 611 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Ada 611 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,19 Persen dari Target

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,19 Persen dari Target

Nasional
UPDATE 26 Oktober: 259.064 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 0,97 Persen

UPDATE 26 Oktober: 259.064 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 0,97 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.