Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Intervensi, Lonjakan Covid-19 Diprediksi Menurun Oktober, tapi Banyak Korban

Kompas.com - 30/06/2021, 13:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi akan melandai pada awal Oktober 2021 jika pemerintah tidak membuat kebijakan yang lebih ketat.

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman memprediksi hal ini melalui perhitungannya dengan kondisi Indonesia tetap menerapkan kebijakan PPKM mikro dan 95 persen masyarakat memakai masker.

"Kita baru berakhir, melandainya di September loh, mungkin awal Oktober mulai agak landai," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Tanpa Intervensi, Puncak Kasus Covid-19 Diprediksi Juli, Kematian Bisa Capai 2.000-an Per Hari

Namun, ia mengatakan, akan ada dampak dan korban yang banyak sebelum Indonesia mengalami penurunan kasus Covid-19.

"Tapi perjalanan dari saat ini ke awal Oktober itu luar biasa itu sangat serius dan banyak korban,” ucap dia.

Hal ini sudah terlihat dari angka kematian akibat Covid-19 yang mencapai lebih dari 400 orang dalam sehari.

Dicky kemudian menyampaikan, puncak kasus lonjakan Covid-19 dapat terjadi di akhir bulan Juli hingga awal Agustus 2021.

Berdasarkan data hasil perhitungannya, pada  5 Juli sampai 11 Agustus akan menjadi masa puncak lonjakan kasus dengan prediksi sekitar 500.000-an orang per hari yang terinfeksi Covid-19.

Baca juga: IDI Sebut Kasus Covid-19 di India Turun Karena Lockdown, Bukan Ivermectin

Sedangkan, prediksi angka kematian akibat Covid-19 akan mencapai masa puncak di tanggal 21 Juli hingga 2 Agustus dengan perkiraan kasus mencapai 2.300 orang per hari.

"Dengan skenario saat ini, kita akan pada puncak akhir Juli itu, angka kematian bisa 2.000-an per hari dan dengan kasus infeksi udah di atas 200 ribu perhari, dan udah kolaps ya dan itu berlangsung bisa dua, tiga minggu," ujar Dicky.

Melalui perhitungan tersebut, ia menyarankan agar pemerintah mengambil opsi lockdown khususnya di Pulau Jawa.

Penerapan kebijakan lockdown juga harus diikuti dengan pelaksanaan 3T (tracing, testing, treatment) dan vaksinasi yang masif.

"Lockdown ini harus dilakukan terutama di Jawa ya selain 3T yang masif agresif," ujar dia.

"Minimal 500.000 testing dan juga vaksinasi yang sudah harus dilakukan pada hampir semua kelompok, termasuk ibu hamil ya. Jangan lupakan lansia dan komorbid dan juga anaknya 12, 17 tahun," ujar Dicky.

Baca juga: Epidemiolog: Tidak Ada Cara Lain, Lockdown Pulau Jawa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com