Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Intervensi, Lonjakan Covid-19 Diprediksi Menurun Oktober, tapi Banyak Korban

Kompas.com - 30/06/2021, 13:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi akan melandai pada awal Oktober 2021 jika pemerintah tidak membuat kebijakan yang lebih ketat.

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman memprediksi hal ini melalui perhitungannya dengan kondisi Indonesia tetap menerapkan kebijakan PPKM mikro dan 95 persen masyarakat memakai masker.

"Kita baru berakhir, melandainya di September loh, mungkin awal Oktober mulai agak landai," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Tanpa Intervensi, Puncak Kasus Covid-19 Diprediksi Juli, Kematian Bisa Capai 2.000-an Per Hari

Namun, ia mengatakan, akan ada dampak dan korban yang banyak sebelum Indonesia mengalami penurunan kasus Covid-19.

"Tapi perjalanan dari saat ini ke awal Oktober itu luar biasa itu sangat serius dan banyak korban,” ucap dia.

Hal ini sudah terlihat dari angka kematian akibat Covid-19 yang mencapai lebih dari 400 orang dalam sehari.

Dicky kemudian menyampaikan, puncak kasus lonjakan Covid-19 dapat terjadi di akhir bulan Juli hingga awal Agustus 2021.

Berdasarkan data hasil perhitungannya, pada  5 Juli sampai 11 Agustus akan menjadi masa puncak lonjakan kasus dengan prediksi sekitar 500.000-an orang per hari yang terinfeksi Covid-19.

Baca juga: IDI Sebut Kasus Covid-19 di India Turun Karena Lockdown, Bukan Ivermectin

Sedangkan, prediksi angka kematian akibat Covid-19 akan mencapai masa puncak di tanggal 21 Juli hingga 2 Agustus dengan perkiraan kasus mencapai 2.300 orang per hari.

"Dengan skenario saat ini, kita akan pada puncak akhir Juli itu, angka kematian bisa 2.000-an per hari dan dengan kasus infeksi udah di atas 200 ribu perhari, dan udah kolaps ya dan itu berlangsung bisa dua, tiga minggu," ujar Dicky.

Melalui perhitungan tersebut, ia menyarankan agar pemerintah mengambil opsi lockdown khususnya di Pulau Jawa.

Penerapan kebijakan lockdown juga harus diikuti dengan pelaksanaan 3T (tracing, testing, treatment) dan vaksinasi yang masif.

"Lockdown ini harus dilakukan terutama di Jawa ya selain 3T yang masif agresif," ujar dia.

"Minimal 500.000 testing dan juga vaksinasi yang sudah harus dilakukan pada hampir semua kelompok, termasuk ibu hamil ya. Jangan lupakan lansia dan komorbid dan juga anaknya 12, 17 tahun," ujar Dicky.

Baca juga: Epidemiolog: Tidak Ada Cara Lain, Lockdown Pulau Jawa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com