Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Ancaman Covid-19 Belum Berakhir, Pengaruhi Keterisian Tempat Tidur RS

Kompas.com - 30/06/2021, 11:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, hingga saat ini ancaman Covid-19 belum berakhir karena terjadi peningkatan kasus usai libur Lebaran.

Peningkatan kasus tersebut, kata Ma'ruf, berpengaruh pada tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occcupancy rate (BOR) bagi pasien Covid-19.

"Kita semua harus lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan," kata Ma'ruf di acara Vaksinasi Massal Tahap II, kerja sama antara Yayasan Dewa Dewi Indonesia dengan Traveloka dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Wapres Ingatkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditunjang 3T dan 5M

Ma'ruf mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 itu diakibatkan oleh interaksi sosial, aktivitas ekonomi, serta masuknya virus corona penyebab Covid-19 varian Delta.

Varian tersebut memiliki tingkat penularan yang sangat cepat sehingga tak mengherankan jika kasus Covid-19 di Tanah Air pun meningkat dengan cepat.

Ma'ruf mencontohkan ketersediaan BOR di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, BOR sudah mencapai 98 persen dari total 51 kamar ICU yang tersedia dan BOR isolasi mencapai 86 persen dari 645 tempat tidur.

"Hanya tersisa 93 tempat tidur per 25 Juni 2021," kata dia.

Baca juga: Keterisian RS Covid-19 di Empat Provinsi Lewati 80 Persen, DKI Jakarta 93 Persen

Secara umum, kata Ma'ruf, adanya peningkatan tersebut membuat pemerintah di berbagai daerah berupaya menambah jumlah tempat tidur, tenaga kesehatan, dan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat lebih ketat.

Ini termasuk melakukan intensifikasi pelaksanaan testing dan tracing, serta melakukan vaksinasi besar-besaran.

Dalam hal vaksinasi, Ma'ruf menginginkan agar program vaksinasi Covid-19 di daerah selaras dengan program vaksinasi nasional.

Ma'ruf mengatakan, program vaksinasi harus berjalan selaras agar target 70 persen masyarakat tervaksin secara nasional atau 181,5 juta penduduk dapat terpenuhi.

"Untuk mencapai target tersebut, program vaksinasi di daerah harus selaras dengan program vaksinasi nasional," kata Ma'ruf.

Baca juga: Jubir Wapres Klarifikasi Pernyataan Maruf Amin soal Ajakan Wisata ke Raja Ampat

Saat ini, kata dia, pemerintah melakukan upaya percepatan vaksinasi dengan target per hari 1 juta vaksin.

Target tersebut secara bertahap akan ditingkatkan hingga 2 juta dosis vaksin per hari.

Khusus untuk Kota Tangerang Selatan, kata dia, karena merupakan bagian dari klaster ibu kota yang penduduknya sekitar 1,3 juta jiwa, maka untuk mencapai herd immunity vaksinasi harus mencapai sekitar 800 ribu orang.

"Target vaksinasi minimal 5.000 orang per hari. Untuk itu, saya sangat mendorong percepatan capaian target vaksinasi melalui sentra vaksinasi seperti yang dilakukan hari ini," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com