Kompas.com - 30/06/2021, 11:20 WIB
Foto dirilis Kamis (25/6/2020), memperlihatkan sebuah spanduk bernada peringatan terpasang di pagar jalan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Sekitar 4.312 aparat gabungan diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, yang tiga kawasan itu lebih dikenal dengan Surabaya Raya. ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOFoto dirilis Kamis (25/6/2020), memperlihatkan sebuah spanduk bernada peringatan terpasang di pagar jalan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Sekitar 4.312 aparat gabungan diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, yang tiga kawasan itu lebih dikenal dengan Surabaya Raya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah meminta pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama tiga minggu di seluruh provinsi se-Pulau Jawa.

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada awal pandemi, paling tidak untuk seluruh provinsi di pulau Jawa selama minimal tiga minggu," kata Ketua MCCC PP Muhammadiyah Agus Samsudin dalam keterangan pers, Rabu (30/6/2021).

Agus mengatakan, kebijakan itu mesti disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih serta penindakan tegas kepada para penyebar hoaks/disinformasi.

Baca juga: Jadi Saksi Pembagian Warisan, Warga Kulon Progo Positif Covid-19, Satu RT Lockdown

Selain itu, Agus mengingatkan, harus ada jaminan sosial bagi warga yang terdampak secara ekonomi selama PSBB tersebut diberlakukan.

Usulan ini disampaikan berkaca dari drastisnya peningkatan kasus Covid-19 di lima provinsi di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir.

Agus menilai, salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah masuknya varian virus Corona Alpha, Beta, dan Delta dengan tingkat penularan yang tinggi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tidak efektif menekan mobilitas warga baik yang masuk dari luar negeri maupun perpindahan antardaerah.

"Sementara ketaatan warga terhadap protokol kesehatan yang sangat rendah dan pencapaian vaksinasi Covid-19 yang masih sangat minim," kata dia.

Baca juga: Wacana PPKM Mikro Darurat, Epidemiolog: Kita Harus Blokade Varian Baru, Mestinya PSBB

Agus pun meminta pemerntah untuk dapat menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19 karena tingkat keterisian rumah sakit untuk pasien Covid-19 sudah mencapai 90 persen di sejumlah daerah sedangkan fasilitas isolasi mandiri yang layak pun masih terbatas.

Ia khawatir, peningkatan jumlah kasus secara tajam dapat mengakibatkan kolapsnya fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.

"Pendirian rumah sakit darurat di berbagai daerah di Jawa mendesak dilakukan untuk merespon banyaknya rumah sakit yang tidak mampu menerima pasien Covid-19 lagi karena penuh," ujar Agus.

Di samping itu, Agus juga mengajak pemerintah bersama para tokoh masyarakat, tokoh agama, ilmuan, dan media untuk menggerakan solidaritas sosial bagi warga yang ekonominya terdampak akibat kebijakan pembatasan sosial.

Selain itu juga menggerakan ketaatan masyarakat pada protokol kesehatan, mengggerakan kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, serta meredam beredarnya informasi menyesatkan di kalangan masyarakat.

Baca juga: IDI: Kurangi Penambahan Pasien Covid-19 dengan PSBB Diperketat

Catatan penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah signifikan tiap harinya. Kemarin, ada 20.467 kasus Covid-19 dalam sehari.

Dengan demikian, total jumlah kasus Covid-19 yang tercatat pemerintah yaitu 2.156.465 dengan 1.869.606 sembuh dan 58.024 meninggal dunia.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini tengah terjadi gelombang kedua kasus Covid-19 Indonesia.

Menurut Wiku, kasus mingguan di Indonesia telah mencapai puncak. Bahkan, kenaikannya lebih tinggi dari puncak kasus yang terjadi pada Januari 2021.

"Hal ini menandakan second wave atau gelombang kedua kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia," ujar Wiku dalam keterangan persnya, Selasa (29/6/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Nasional
Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Nasional
Muncul Video Mesum 'Lele 13 Detik', Polisi Akan Dalami

Muncul Video Mesum "Lele 13 Detik", Polisi Akan Dalami

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Nasional
Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.