Kompas.com - 30/06/2021, 11:20 WIB
Foto dirilis Kamis (25/6/2020), memperlihatkan sebuah spanduk bernada peringatan terpasang di pagar jalan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Sekitar 4.312 aparat gabungan diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, yang tiga kawasan itu lebih dikenal dengan Surabaya Raya. ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOFoto dirilis Kamis (25/6/2020), memperlihatkan sebuah spanduk bernada peringatan terpasang di pagar jalan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur. Sekitar 4.312 aparat gabungan diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, yang tiga kawasan itu lebih dikenal dengan Surabaya Raya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah meminta pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama tiga minggu di seluruh provinsi se-Pulau Jawa.

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada awal pandemi, paling tidak untuk seluruh provinsi di pulau Jawa selama minimal tiga minggu," kata Ketua MCCC PP Muhammadiyah Agus Samsudin dalam keterangan pers, Rabu (30/6/2021).

Agus mengatakan, kebijakan itu mesti disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih serta penindakan tegas kepada para penyebar hoaks/disinformasi.

Baca juga: Jadi Saksi Pembagian Warisan, Warga Kulon Progo Positif Covid-19, Satu RT Lockdown

Selain itu, Agus mengingatkan, harus ada jaminan sosial bagi warga yang terdampak secara ekonomi selama PSBB tersebut diberlakukan.

Usulan ini disampaikan berkaca dari drastisnya peningkatan kasus Covid-19 di lima provinsi di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir.

Agus menilai, salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah masuknya varian virus Corona Alpha, Beta, dan Delta dengan tingkat penularan yang tinggi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tidak efektif menekan mobilitas warga baik yang masuk dari luar negeri maupun perpindahan antardaerah.

"Sementara ketaatan warga terhadap protokol kesehatan yang sangat rendah dan pencapaian vaksinasi Covid-19 yang masih sangat minim," kata dia.

Baca juga: Wacana PPKM Mikro Darurat, Epidemiolog: Kita Harus Blokade Varian Baru, Mestinya PSBB

Agus pun meminta pemerntah untuk dapat menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19 karena tingkat keterisian rumah sakit untuk pasien Covid-19 sudah mencapai 90 persen di sejumlah daerah sedangkan fasilitas isolasi mandiri yang layak pun masih terbatas.

Ia khawatir, peningkatan jumlah kasus secara tajam dapat mengakibatkan kolapsnya fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Nasional
Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Nasional
Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Nasional
Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Nasional
Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Nasional
Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Nasional
Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada 'Selamet-selametin'

Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada "Selamet-selametin"

Nasional
Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah 'Dibukain' Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah "Dibukain" Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Nasional
Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.