Satgas: Pembentukan Posko Covid-19 di Jabar, Jateng, dan Jatim Masih Rendah

Kompas.com - 30/06/2021, 07:28 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021) siang, untuk meninjau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Dalam kunjungannya, Jokowi didampnigi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021) siang, untuk meninjau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Dalam kunjungannya, Jokowi didampnigi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan tentang pentingnya posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro diterapkan.

Ia menyayangkan masih ada wilayah yang belum membentuk posko secara optimal, khususnya di Pulau Jawa yang menyumbangkan kasus Covid-19 dalam jumlah besar beberapa waktu belakangan.

"Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah, yaitu kurang dari 60 persen kelurahannya yang sudah membentuk posko," kata Wiku melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Kapolri Wajibkan Petugas di Posko PPKM Mikro Punya Buku Saku Kontingensi Covid-19

Wiku mengungkap, selama 8 minggu terakhir penambahan posko di tiga provinsi tersebut tidak lebih dari satu persen.

Akibatnya, masih ada 50-60 persen kelurahan di Jabar, Jateng, dan Jatim yang belum membentuk posko.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembentukan posko sudah cukup tinggi yakni mencapai 89,61 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, penambahan posko cenderung stagnan dalam 8 minggu terakhir, dengan rata-rata penambahan kurang dari satu persen tiap minggu.

Padahal, kata Wiku, seharusnya, DIY dapat mengejar pembentukan posko pada 10,49 persen kelurahan.

"Perkembangan pembentukan posko yang lambat ini tidak dapat ditoleransi lagi, mengingat pandemi membutuhkan penanganan yang cepat dan posko lah infrastruktur yang dibutuhkan agar PPKM Mikro dapat berjalan efektif," ujar Wiku.

Baca juga: Konsisten Sumbang Kenaikan Covid-19, Satgas Ingatkan 3 Provinsi di Pulau Jawa Tekan Kasus

Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang menyumbangkan kasus Covid-19 tertinggi, hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.