Kompas.com - 30/06/2021, 07:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan tentang pentingnya posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro diterapkan.

Ia menyayangkan masih ada wilayah yang belum membentuk posko secara optimal, khususnya di Pulau Jawa yang menyumbangkan kasus Covid-19 dalam jumlah besar beberapa waktu belakangan.

"Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah, yaitu kurang dari 60 persen kelurahannya yang sudah membentuk posko," kata Wiku melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Kapolri Wajibkan Petugas di Posko PPKM Mikro Punya Buku Saku Kontingensi Covid-19

Wiku mengungkap, selama 8 minggu terakhir penambahan posko di tiga provinsi tersebut tidak lebih dari satu persen.

Akibatnya, masih ada 50-60 persen kelurahan di Jabar, Jateng, dan Jatim yang belum membentuk posko.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembentukan posko sudah cukup tinggi yakni mencapai 89,61 persen.

Namun, penambahan posko cenderung stagnan dalam 8 minggu terakhir, dengan rata-rata penambahan kurang dari satu persen tiap minggu.

Padahal, kata Wiku, seharusnya, DIY dapat mengejar pembentukan posko pada 10,49 persen kelurahan.

"Perkembangan pembentukan posko yang lambat ini tidak dapat ditoleransi lagi, mengingat pandemi membutuhkan penanganan yang cepat dan posko lah infrastruktur yang dibutuhkan agar PPKM Mikro dapat berjalan efektif," ujar Wiku.

Baca juga: Konsisten Sumbang Kenaikan Covid-19, Satgas Ingatkan 3 Provinsi di Pulau Jawa Tekan Kasus

Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang menyumbangkan kasus Covid-19 tertinggi, hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko.

Wiku menyebut, DKI mengejar pembentukan posko selama satu minggu terakhir, sehingga berhasil meningkat hingga 38,58 persen.

Dilihat secara nasional, jumlah posko yang terbentuk selama 8 minggu terakhir bertambah 1.166 posko, dari yang sebelumnya 18.516, menjadi 19.682 posko.

Wiku pun mendorong seluruh provinsi segera mengoptimalkan pembentukan posko. Ia menyebut, pengendalian pandemi berkejaran dengan waktu, semakin cepat dan tepat penanganan, maka situasi akan segera terkendali.

“Dimohon kepada seluruh provinsi ini untuk kembali aktif dalam membentuk posko pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko, sehingga pelaksanaan PPKM mikro dapat berjalan dengan efektif,” kata Wiku.

Baca juga: Satgas: Jika Mengalami Gejala Covid-19, Masyarakat Diharapkan Jujur

Lebih lanjut, Wiku menjelaskan, berdasarkan kinerja posko yang dilaporkan, edukasi dan sosialisasi 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anggota posko, disusul dengan pembagian masker dan penegakan disiplin protokol kesehatan.

Sementara, penyemprotan disinfektan, pembubaran kerumunan, menegur kegiatan kerumunan, dan melakukan tracing implementasinya masih rendah yakni dibawah satu persen.

Wiku pun mendorong agar kegiatan-kegiatan tersebut terus ditingkatkan, utamanya pada 5 provinsi penyumbang kasus Covid-19 tertinggi.

“Segera bentuk posko pada desa dan kelurahan yang belum membentuk, serta pastikan empat fungsi posko berjalan dengan maksimal karena posko yang berfungsi optimal akan sangat berdampak dalam menekan dan menurunkan kasus,” kata Wiku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Nasional
Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Nasional
Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Nasional
Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Nasional
Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Nasional
Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Nasional
Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Nasional
Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Nasional
Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Nasional
Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

Nasional
Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Nasional
Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.