KILAS

Tekan Jumlah Kasus Positif, Pemda Diminta Optimalkan 4 Fungsi Posko Covid-19

Kompas.com - 29/06/2021, 21:02 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020). DOK. Satgas Covid-19Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).

KOMPAS.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengoptimalkan empat fungsi pos komando (posko) Covid-19.

Adapun empat fungsi tersebut, antara lain penyemprotan disinfektan, pembubaran kerumunan, menegur kegiatan kerumunan, dan melakukan tracing. Implementasi kegiatan ini dinilai masih rendah, yaitu dibawah 1 persen dari kegiatan yang telah dilakukan.

Sebaliknya, Wiku menjelaskan, berdasarkan laporan kinerja posko, edukasi dan sosialisasi menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anggota posko. Disusul pembagian masker dan penegakan disiplin.

“Maka dari itu, pastikan empat fungsi posko berjalan dengan maksimal oleh masing-masing daerah. Sebab, posko sangat berdampak dalam menekan dan menurunkan kasus Covid-19,” jelasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Masyarakat Lakukan Ini

Selain pengoptimalan fungsi, Wiku mengimbau, pemda untuk segera membentuk posko di desa dan kelurahan.

Utamanya, pada lima provinsi penyumbang kasus tertinggi, yaitu Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

“Dimohon kepada seluruh provinsi tersebut untuk kembali aktif dalam membentuk posko. Termasuk pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko,” ucapnya.

Menurut Wiku, perkembangan pembentukan posko yang lambat tidak dapat ditoleransi. Pasalnya, pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan secara cepat.

Baca juga: Waspadai Student Burnout di Masa Pandemi Covid-19, Apa Itu?

Untuk itu, posko sebagai salah satu infrastruktur dibutuhkan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dapat berjalan efektif.

“Perlu menjadi perhatian bahwa pengendalian bencana seperti pandemi ini berkejaran dengan waktu. Maka, semakin cepat dan tepat penanganan, situasi akan semakin dapat terkendali,” ujar Wiku.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

Nasional
UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

Nasional
Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Nasional
Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Nasional
Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Nasional
Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Nasional
Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Nasional
10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

Nasional
Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.