IDI Sebut Kasus Covid-19 di India Turun Karena Lockdown, Bukan Ivermectin

Kompas.com - 29/06/2021, 19:54 WIB
Ivermectin, obat yang disebut bisa untuk terapi penyembuhan Covid-19 ShutterstockIvermectin, obat yang disebut bisa untuk terapi penyembuhan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, turunnya kasus Covid-19 di India setelah sempat melonjak bukan disebabkan oleh penggunaan Ivermectin, melainkan kebijakan lockdown yang diperketat oleh Pemerintah India.

"India dulu banyak pakai Ivermectin, tapi mereka evaluasi dan ternyata penurunan Covid-19 di India karena lockdown bukan Ivermectin, sehingga Ivermectin dihapus di India. Tidak bisa lagi dipakai untuk obat covid-19," kata Zubairi saat dihubungi, Selasa (29/6/2021).

Ia mengatakan, selain India, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat (FDA) melarang penggunaan Ivermectin sebagai obat Covid-19.

Sementara, Badan Obat-obatan Uni Eropa (EMA) menyatakan Ivermectin hanya boleh digunakan untuk penelitian, atau tidak diizinkan untuk pengobatan Covid-19.

"Demikian pula WHO juga menyampaikan hal yang sama, hanya boleh untuk penelitian, belum bisa dipakai rutin," ujarnya.

Baca juga: IDI Tak Rekomendasikan Ivermectin untuk Obat Covid-19 Sebelum Ada Hasil Uji Klinis

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Zubairi juga mengatakan, saat ini, pihaknya tidak merekomendasikan penggunaan Ivermectin untuk obat Covid-19 lantaran menunggu hasil uji klinik.

Kemudian, menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) apakah memberikan izin atau tidak terhadap penggunaan Ivermectin untuk pengobatan Covid-19.

"Kalau sudah dapat izin dari BPOM untuk dipakai, IDI akan mempelajari izin-izin dari negara lain kemudian rekomendasi ke dokternya, artinya amat menerapkan harus berdasarkan bukti ilmiah dan harus berdasarkan aturan yang berlaku," ucapnya.

Lebih lanjut, Zubairi mengatakan, selama masa uji klinik, Ivermectin tidak boleh diberikan kepada masyarakat meski dengan resep dokter.

"Ya tidaklah, sama seperti vaksin, kita tunggu hasil uji klinik kalau uji kliniknya bagus kemudian diterbitkan izinnya," pungkasnya

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Nasional
Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Nasional
KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

Nasional
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Nasional
Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

Nasional
Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

Nasional
Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Nasional
Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Nasional
Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.