Gerakan Sonjo Siap Bantu Pemerintah Dirikan Selter bagi Pasien Covid-19

Kompas.com - 29/06/2021, 19:24 WIB
Alissa Wahid saat menjadi pembicara di  Kegiatan Konsolidasi dan Pelatihan Fasilitator Desa Tanggap Bencaba (Destana) , Jum'at (28/9) di Taman Budaya Mataram Kompas.com/fitriAlissa Wahid saat menjadi pembicara di Kegiatan Konsolidasi dan Pelatihan Fasilitator Desa Tanggap Bencaba (Destana) , Jum'at (28/9) di Taman Budaya Mataram

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam gerakan kemanusiaan Sambatan Jogja (Sonjo) menyatakan siap membantu untuk mendirikan selter bagi pasien Covid-19 di berbagai daerah.

Namun, hal itu membutuhkan ketegasan pemerintah dalam penetapan kebijakan penanganan pandemi.

"Kita siap membantu pemerintah, tetapi kita butuh pemerintah itu tegas," ujar Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid kepada Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Gamang Tarik Rem Darurat Penanganan Pandemi

Alissa menjelaskan, selama ini pegiat gerakan Sonjo telah menginisiasi pembangunan selter di sejumlah daerah, antara lain selter tangguh di tingkat kabupaten hingga desa.

Meskipun inisiator gerakann ini berasal dari Yogyakarta, tetapi Sonjo telah mendampingi banyak sekali pihak di berbagai kota.

Misalnya di kawasan Pantura, Jawa Tengah. Kemudian Bangkalan, Sumenep dan Bandung Raya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, kata Alissa, Badan Kesehatan Dunia (WHO) pernah mengundang Sonjo untuk memberikan gambaran tentang pembuatan selter desa saat lonjakan kasus Covid-19 terjadi di India.

“Kami siap untuk membantu membuat selter-selter desa dengan dukungan dari pemerintah tingkat kabupaten,” kata Alissa.

Sonjo merupakan gerakan kemanusiaan yang didirikan pada 24 Maret 2002. Mulanya gerakan ini fokus pada upaya membantu masyarakat rentan dan berisiko terkena dampak pandemi Covid-19 di Yogyakarta.

Para pegiat gerakan Sonjo menggunakan grup aplikasi Whatsapp untuk berkoordinasi dan melakukan berbagai program.

Hingga 17 April 2020 telah terbentuk tujuh grup Whatsapp. Kemudian pada 22 Juni 2020, terdapat 9 grup dengan total anggota mencapai lebih dari 500 orang.

Baca juga: Jaga Kewarasan di Tengah Pandemi, Saatnya Pemerintah Tarik Rem Darurat

Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam gerakan ini antara lain, sosiolog Imam Prasodjo, Guru Besar STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, ekonom Faisal Basri, pemerhati kebijakan publik Abdillah Toha, ekonom Vivi Alatas dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Mustofa Bisri.

Selain itu, ada pula presenter Andy F Noya, seniman Ernest Prakasa, dosen Monash University Nadirsyah Hosen, peneliti ISEAS Yanuar Nugroho, dosen FIB UGM Achmad Munjid, dosen SBM ITB Kuntoro Mangunsubroto serta Dosen FEB UGM sekaligus inisiator Sonjo, Rimawan Pradiptyo.

Belakangan, para pegiat Sonjo meminta pemerintah segera menarik rem darurat. Artinya, sektor kesehatan perlu lebih diprioritaskan dalam penanganan pandemi.

Prioritaskan kesehatan

Rimawan Pradiptyo, menyayangkan masih munculnya perdebatan soal sektor mana yang harus diprioritaskan, kesehatan atau ekonomi. Padahal, pandemi ini telah berlangsung selama 16 bulan.

Ia mengingatkan, jangan sampai penanganan pandemi melibatkan kepentingan politik dan melupakan aspek kemanusiaan.

“Ini situasinya memang genting. Sejak awal kami sudah menyuarakan jangan ada politik, karena kalau mabuk politik pandeminya malah enggak selesai,” ujar Rimawan saat dihubungi, Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Rimawan berpandangan, kebijakan PPKM skala mikro tidak mungkin efektif dalam membatasi mobilitas masyarakat. Sebab, zonasi PPKM terlalu kecil, yakni di tingkat Rukun Warga (RW).

Sementara, mobilitas masyarakat cenderung bergerak antarkabupaten.

“Jadi tidak logis ketika pembatasannya hanya di tingkat RW,” kata Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) itu.

Baca juga: Tarik Rem Darurat Covid-19, Indonesia di Ambang Tragedi Kemanusiaan

Rimawan menyarankan penerapan PSBB atau lockdown pada Pulau Jawa dan Bali. Minimal, kebijakan itu berlaku pada tingkat provinsi.

Penerapan PSBB berlaku paling tidak selama dua pekan. Mobilitas masyarakat benar-benar dibatasi dan hanya sektor esensial saja yang boleh beroperasi.

Kemudian, ia mengusulkan ketentuan mengenai zonasi jangan dikaitkan dengan masalah aktivitas sosial, ekonomi, maupun keagamaan.

“Jadi masalah zonasi itu seharusnya hanya dikaitkan dengan penanganan covid,” kata Rimawan.

Selama PSBB, pemerintah diminta memperbanyak testing. Dengan begitu, kasus positif Covid-19 dapat segera diidentifikasi dan diisolasi.

Selain itu, peningkatan testing dan pelacakan (tracing) juga perlu dibarengi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Misalnya, membangun selter bagi pasien yang harus menjalani isolasi mandiri dan rumah sakit lapangan khusus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.