Pemerintah Diharapkan Terapkan Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Oleh sebab itu, pemerintah diminta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kita lebih butuh PSBB sebetulnya dan itu setidaknya yang paling ideal itu antarpulau dan antarkabupaten atau provinsi ya," kata Alissa.

"Itu diperketat, itu yang kita maksud dengan tarik rem darurat dengan 3T (testing, tracing dan treatment) juga sangat perlu untuk segera diperkuat," ujar dia.

Alissa menilai, kebijakan PSBB yang pernah dilakukan pemerintah pada awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia cukup baik.

Baca juga: PPKM Sukabumi Diperpanjang, Ada Sanksi Pidana jika Melanggar

Pemerintah, kata dia, cukup ketat melakukan pembatasan terhadap orang untuk bepergian, misalnya saat mudik Lebaran.

Peniadaan penerbangan, pengurangan transportasi kereta api dan pembatasan kendaraan saat Lebaran dianggap mampu menekan mobilitas.

"Semua akses transportasi dibatasi, itu saja kita masih bocor kan. Nah sementara saat ini kan engga seperti itu, saat ini ya disebut PPKM tetapi ya enggak ada perubahan yang benar-benar berlaku," ucap dia.

"Tarik rem darurat dalam hal ini, oke kalau misalkan tidak bisa melakukan lockdown ya sudah, kalau memang mau PPKM tetapi diperketat. Walaupun menurut kami, PPKM itu enggak cukup," kata Alissa.

Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan. Akhir pekan lalu, penambahan kasus positif tercatat paling tinggi di dunia, yakni 21.342 orang.

Kemudian, angka kematian dalam sehari mencapai 409 orang, terbanyak kedua setelah Rusia dengan 599 orang.

Sementara pasien Covid-19 yang tengah dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri tercatat 207.685 kasus. Angka ini tertinggi selama pandemi.

Baca juga: Aturan PPKM Mikro Akan Direvisi, Mal Hanya Boleh Beroperasi hingga Pukul 17.00

Belum lagi ratusan dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena terpapar virus corona. Pemerintah pun diminta bersikap lebih tegas dan jelas untuk mengatasi lonjakan kasus.

Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah telah menerima masukan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown.

Namun, ia menekankan, PPKM skala mikro paling tepat karena tidak mematikan ekonomi masyarakat.

Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan pengalaman dari negara lain.