Kritik KSP Bahas Ibu Kota Baru Saat Pandemi, Anggota DPR: Masyarakat Sedang Menderita

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta pemerintah menghentikan rencana pembangunan ibu kota negara baru di tengah situasi pandemi Covid-19 yang kasusnya melonjak dalam beberapa waktu terakhir.

Mardani berpendapat, meneruskan pembangunan ibu kota baru bukanlah langkah yang bijak apalagi masyarakat tengah susah akibat pandemi yang tidak berkesudahan.

"Pertama ini bukan sikap bijak. Jangan keras hati dengan memaksa kehendak sementara rakyat sedang menderita karena pandemi," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: KSP: Pembangunan IKN Cara Revolusioner Jokowi untuk Pemerataan Ekonomi di Luar Jawa

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan, langkah pemerintah yang ingin meneruskan proyek ibu kota negara baru juga kontradiktif dengan sikap pemerintah dalam penanganan pandemi.

Sebab, pembangunan ibu kota baru membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Sementara, pemerintah pun menolak ide lockdown atau karantina wilayah dengan alasan biayanya terlalu mahal.

#TuandanPuan, belakangan ini, rencana pemerintah mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) jadi sorotan di berbagai publikasi.

Btw, kenapa juga Ibu Kota harus dipindahin jauh ke Kalimantan?#IKN #KSP pic.twitter.com/6X4RXloSUJ

— Kantor Staf Presiden (@KSPgoid) June 29, 2021

Ia juga meragukan pernyataan pemerintah bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan membebani keuangan negara.

"Kondisi keuangan negara tertekan cukup dalam. Alasan tidak membebani keuangan negara meragukan. Prinsip privat/swasta selalu mencari keuntungan," kata dia.

Baca juga: KSP: Pembangunan Ibu Kota Baru Perlu Anggaran Rp 466 T, Tak Semua Ditanggung APBN

Di samping itu, Mardani pun menilai yang dibutuhkan oleh Indonesia bukanlah ibu kota baru melainkan pertumbuhan kawasan ekonomi baru.

Namun, ia menegaskan, hal itu pun tidak patut dijadikan prioritas selama pandemi belum tertangani dengan baik.

"Saat ini prioritas ke pandemi, tidak yang lain," ujar Mardani.

Sebelumnya, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, proyek pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.

Baca juga: KSP Sebut Pandemi dan Anggaran Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara

Menurut dia, skema pembiayaan ibu kota negara baru itu tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (public-private partnership) dan kontribusi atau investasi swasta," ujar Juri dikutip dari siaran pers KSP, Senin (28/6/2021).

"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun," ucapnya.

Tidak hanya itu, KSP melalui akun Twitter resminya, @KSPgoid, bahkan mengunggah sebuah utas mengenai pembangunan ibu kota baru tersebut.