Ketika Slogan "Berani Jujur, Pecat!" Menyala di Gedung KPK...

Apalagi, menurut dia, pelaksanaan TWK terkesan terburu-buru dan beberapa pertanyaan yang terdapat dalam tes juga sama sekali tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Bahkan, lanjut Asep, muncul asumsi bahwa TWK memang sudah dirancang untuk menyingkirkan mereka yang vokal dan berintegritas, serta mereka yang sedang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi bansos, e-KTP, dan mengejar buron Harun Masiku.

"Pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas sejak Oktober tahun 2019, ketika revisi UU KPK disahkan," kata dia.

Baca juga: Faisal Basri Nilai Jokowi dalam Posisi Sadar Menghendaki Pelemahan KPK

Selain itu, Asep menuturkan, meskipun terdapat aksi penolakan di berbagai daerah termasuk Jakarta, revisi UU KPK tetap disahkan.

Ia menilai usaha pelemahan ini kemudian semakin nyata dengan diangkatnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, padahal Firli pernah dinyatakan melanggar kode etik ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

“Upaya pelemahan KPK ini akan semakin memperburuk integritas KPK sebagai lembaga antikorupsi di negeri ini," ujar Asep.