JAKARTA, KOMPAS.com - Slogan Berani Jujur, Pecat! terpampang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Senin (28/6/2021) malam.
Tulisan itu berasal dari tembakan laser berwarna merah menyala. Ada pula slogan Mosi Tidak Percaya dan Save KPK.
Pesan ini merupakan bagian dari aksi Greenpeace Indonesia dalam merespons berbagai isu terkait pemberantasan korupsi, mulai dari pemecatan 51 pegawai dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) hingga upaya pelemahan KPK.
Baca juga: Gedung Merah Putih Ditembak Laser Berani Jujur Pecat!, Ini Respons KPK
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengapresiasi seluruh pihak yang senantiasa mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk, kritik yang disampaikan melalui aksi tersebut.
Ali mengatakan, jujur dan delapan nilai antikorupsi lainnya merupakan sikap dasar yang harus ditanamkan dengan sungguh-sungguh agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
"Masyarakat tentu masih ingat dengan sembilan nilai antikorupsi, bukan? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil," kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).
"Jadi mengenai jargon Berani Jujur Pecat, kami rasa yang tepat Berani Jujur Hebat," ucap Ali.
Kendati demikian, kata Ali, KPK sangat menyadari bahwa setiap kelompok masyarakat punya perannya masing-masing untuk ikut mendukung pemberantasan korupsi.
"Oleh karenanya, KPK tak pernah bosan-bosan terus mengajak masyarakat melalui jargon-jargon antikorupsi, diantaranya Berani Jujur Hebat," ucap Ali.
Baca juga: Sambil Bawa Keranda, Mahasiswa Mataram Tolak Kedatangan Pimpinan KPK
Dikutip dari Tribunnews,com, Juru bicara #BersihkanIndonesia Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin mengatakan, melalui tulisan-tulisan tersebut masyarakat ingin menyuarakan kritik terhadap kebijakan dan kinerja KPK.
Salah satunya, mereka menyuarakan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus TWK.
"Sejumlah pesan terproyeksi di gedung KPK malam ini, menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga antikorupsi ini dari cengkeraman oligarki," kata Asep, Senin
Asep menyebutkan, polemik TWK ini telah mencuat sejak 51 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan dan penyidik-penyidik terbaik KPK lainnya dinonaktifkan.
Diduga kuat, kata dia, tes yang kontroversial tersebut adalah usulan dari Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri.
"Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, tes yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN ini, cacat prosedur," kata Asep