Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Penerapan PSBB, PB IDI Nilai Kebijakan Berdasar Zonasi Tak Lagi Relevan

Kompas.com - 29/06/2021, 09:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyarankan pemerintah tak lagi menetapkan kebijakan berdasar zonasi atau tingkat risiko penularan Covid-19 di suatu daerah.

Sebab, menurut dia, mayoritas wilayah di Indonesia kini berada di zona merah virus corona.

"Sekarang sudah tidak ada lagi zona merah, hijau, kalau pun dia zona hijau maka dia hanya menunggu waktu untuk menjadi zona merah," kata Slamet kepada Kompas.com, Senin (28/6/2021).

"Kalaupun minggu ini hijau, minggu depan bisa merah, bisa hitam. Jadi hanya menunggu waktu saja karena mobilitas tidak disetop," tuturnya.

Baca juga: 37 Keluarga di Satu RW di Depok Positif Covid-19, Ketua RW: Kami Seharusnya Masuk Zona Hitam

Slamet mendorong agar pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas secara besar-besaran di seluruh daerah.

Hal ini menyusul tingginya lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran yang disertai dengan meluasnya penyebaran varian baru virus corona.

Slamet menyebut, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro kini tak lagi efektif menekan laju penularan virus.

"(PPKM mikro) ini nggak efektif. Jadi demi kemanusiaan harus dilakukan PSBB lagi, diperketat seperti di awal pandemi, 2 minggu aja cukup atau 3 minggu lah," ujarnya.

Jika dengan PSBB pemerintah khawatir ekonomi tak berjalan, dapat dilakukan sejumlah modifikasi.

Misalnya, di sektor perkantoran, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen, tetapi dibatasi maksimal 4 jam.

Baca juga: Dikepung Zona Merah, Pendakian Gunung Merbabu Tutup Lagi Mulai 29 Juni 2021

Ketentuan yang sama juga bisa diterapkan pada sektor transportasi.

Slamet menyarankan supaya penumpang transportasi umum dibatasi 25 persen dari kapasitas total, dengan waktu operasional 4 jam.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga diminta menutup sementara akses masyarakat dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia. Hal ini demi mencegah terjadinya importasi kasus, khususnya varian baru virus corona.

Slamet menyebut, ledakan kasus yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan diakibatkan oleh masuknya virus corona varian delta yang menyebar begitu cepat, bukan lagi tingginya mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri.

"Yang mudik kan nggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih, nggak mungkin dari situ (libur Lebaran)," kata Slamet.

Baca juga: Terus Meluas, Kini 25 Daerah di Jawa Tengah Jadi Zona Merah Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com