Ketua Kadin Ungkap Alasan Munas Tetap Digelar di Tengah Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan alasan mengapa musyawarah nasional (munas) Kadin tetap digelar di tengah situasi pandemi Covid-19.

Menurutnya, Munas digelar di Kendari yang bukan termasuk zona merah. 

"Sehingga bisa dilaksanakan. Dan kita ikuti aturan pemerintah berapa banyak persentasenya (kehadiran), lalu semua yang datang di PCR. Bukan hanya satu kali, bukan hanya tiap hari tetapi, yang keluar-masuk dari lokasi itu kita antigen dan PCR," ujar Rosan dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/6/2021).

Baca juga: Minta Munas Kadin Ditunda, Sejumlah Pengusaha Akan Tempuh Jalur Hukum

"Insya Allah acara munas Kadin yang akan kita laksanakan dengan protokol kesehatan super ketat dapat kita laksanakan dan akan mengacu pada aturan yang ada," lanjutnya.

Rosan pun mengungkapkan semua peserta yang hadir di Kendari akan berangkat dengan pesawat Garuda Indonesia yang dicarter secara khusus.

Sehingga dia memastikan tidak ada peserta yang berangkat sendiri. Langkah tersebut menurutnya bertujuan mencegah penularan Covid-19.

"Sebelum berangkat kami tes dulu, sampai di saja juga kami tes. Ini semuanya kombinasi antara PCR dan antigen. Kami benar-benar akan jaga semuanya demi kebaikan kita semua," tegas Rosan.

"Tanggal 30 Juni pembukaan (munas) pada sore hari kemudian acara tanggal 1 Juli hanya satu hari dan diharapkan dapat selasai pada waktunya," tambahnya.

Sebelumnya, Rosan mengungkapkan, Presiden Joko Widodo akan hadir di acara munas Kadin

Dia mengungkapkan, acara munas akan digelar di ruangan terbuka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Rencananya akan ada 200 orang yang akan hadir dalam munas itu. Namun, jumlah tersebut akan hadir secara terpisah.

"Yang (hadir) dengan Pak Presiden hanya 100 orang saja. Itu terbuka di tengah-tengah laut acaranya," kata Rosan.

Rosan juga mengungkapkan bahwa munas kali ini akan menetapkan Ketua Kadin untuk periode berikutnya.

Dia menyebutkan, telah ada kesepakatan dengan musyawarah mufakat bahwa akan ada dua Ketua Kadin.

"Kami sampaikan ke Presiden intinya adalah keduanya menjadi ketua. Tapi bedanya, satu menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin yakni Pak Anindya Bakrie dan satu lagi menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia yakni Pak Arsjad Rasjid," tuturnya.

Sementara itu diberitakan, sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Forum Kadin Prihatin Covid-19 akan menempuh jalur hukum terkait pelaksanaan munas Kadin yang akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kepala Lembaga Mediasi Bisnis Kadin Indonesia John Pieter Nazar dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Minggu, menuturkan permintaan untuk menunda Munas Kadin telah dilakukan secara organisasi, namun tidak digubris.

"Upaya-upaya kami, dari Wakil Ketua Umum, Steering Committee, Organizing Committee, Kadin daerah (Kadinda) maupun asosiasi sudah menyampaikan keberatan Munas di Kendari. Upaya ini sudah disampaikan ke Ketua Umum tapi tidak digubris," katanya sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (28/6/2021).

Menurut Nazar, pihaknya akan menyampaikan laporan ke Mabes Polri paling lambat Senin (28/6/2021).

Ia menyebutkan penyelenggaraan Munas Kadin melanggar ketentuan PSBB maupun UU Karantina Kesehatan karena menyebabkan kerumunan di tengah melonjaknya kasus Covid-19.

Baca juga: Digelar di Tengah Pandemi, Munas Kadin di Kendari Disebut Akan Dihadiri Jokowi

"Pelanggaran PSBB dan UU Karantina Kesehatan, sesuai instruksi telegram Kapolri kepada Kapolda, ancamannya hukuman pidana," katanya.

Nazar juga menilai kondisi Kota Kendari pun cukup memprihatinkan namun tetap dipaksakan agar tetap bisa menyelenggarakan acara Munas yang rencananya akan dihadiri oleh sekitar 200-300 orang itu.

"Kita mau tak mau harus lakukan upaya hukum. Tidak ada jalan lain untuk menghentikan pelaksanaan Munas ini," imbuhnya.