DPR Berkomitmen Dukung TNI dari Alutsista hingga Kembangkan Pertahanan Siber

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, TNI membutuhkan kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Ini termasuk dalam mengantisipasi terjadinya serangan siber.

Sebab, ia menilai, Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia rentan akan serangan siber.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa DPR berkomitmen mendukung upaya pembangunan kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara.

"DPR RI berkomitmen tinggi melalui fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan, untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara, pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang mutakhir, baru dan sesuai dengan kebutuhan," kata Puan dalam keterangannya, Senin (28/6/2021).

Baca juga: TNI Segera Kirim Tenaga Kesehatan Tambahan ke Tiga Tempat Perawatan Covid-19

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) angkatan ke-58 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Sesko AU), Senin.

Puan mengungkapkan, laporan Badan Siber dan Sandi Negara pada 2020 menyebutkan, terdapat 9.749 kasus peretasan situs dan 90.887 kebocoran data dari aktivitas malware pencuri informasi di Indonesia.

"Serangan siber muncul sebagai ancaman baru terhadap pertahanan Indonesia dari aspek militer dan nirmiliter. Pembangunan cyber-defense merupakan agenda yang penting dalam pembangunan MEF ke depan," ucapnya.

Di sisi lain, ia menilai bahwa TNI harus membutuhkan sistem pertahanan negara yang memiliki strategi Geopolitik, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana alutsista mumpuni.

Baca juga: Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Hal itu digunakan untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.

"Pertahanan negara, sebagaimana diamanatkan UU N0 34 Tahun 2004 tentang TNI, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan," kata Puan.

Pada kesempatan tersebut, politisi PDI-P itu menyampaikan bahwa Presiden Soekarno adalah figur yang menekankan geopolitik sebagai faktor fundamental dalam sistem pertahanan Indonesia.

"Keadaan geografis Indonesia yang lebih luas lautannya menempatkan Indonesia sebagai negara penganut Archipelago Principles," tambah dia.

Puan menjelaskan, Presiden Soekarno dalam perayaan HUT AURI tahun 1951 menyatakan bahwa Indonesia harus memiliki Angkatan Udara yang kuat dan siap untuk mensejajarkan posisinya dengan angkatan bersenjata dunia.

Baca juga: Satuan Penanggulangan Teror TNI Latihan Penumpasan Aksi Teroris di Gedung DPR

Selain itu, lanjut Puan, Bung Karno juga mengatakan 'kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern'.

Hal tersebut yang kemudian membuat Indonesia memiliki TNI AU yang tumbuh kuat dan disegani negara lain pada 1960.

"Pada periode 1960-an TNI AU tumbuh menjadi kekuatan yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara, dengan Pengadaan alutsista yang diwarnai dari Blok Barat dan Blok Timur," kata dia.

Oleh karena itu, Puan menyoroti persoalan alutsista yang menurutnya perlu dipikirkan secara jangka panjang.

"Bagaimana legacy yang bisa kita tinggalkan untuk Indonesia. Kebutuhan apa yang paling penting untuk menghadapi dinamika global," tuturnya.

Lebih lanjut, Puan menilai, penguatan industri pertahanan juga bisa menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan Indonesia sesuai UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Ia berpandangan, UU tersebut dibentuk untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung kemampuan industri pertahanan nasional serta memajukan keunggulan sumber daya manusia.

"Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, untuk membangun detterence effect terhadap negara lain, dan suatu keuntungan strategis dalam tatanan global,” kata Puan.