Ombudsman Dorong Kepolisian Penuhi Sarana Prasarana untuk Masyarakat Disabilitas dalam Proses Penyidikan

Kompas.com - 28/06/2021, 16:14 WIB
Ilustrasi penyandang disabilitas. SHUTTERSTOCK/BRO.VECTORIlustrasi penyandang disabilitas.
|

JAKARTA, KOMPAS.comOmbudsman RI mendorong pihak kepolisian untuk memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang proses penyelidikan pada masyarakat panyandang disabilitas.

Pasalnya, dalam kajian singkat atau rapid assessment yang dilakukan Ombudsman selama April hingga Mei 2021, instansi Polri masih belum menerapkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

“Temuan kami memang ada potensi (maladministrasi) ketika ternyata pelayanan publik oleh kepolisian itu belum memenuhi apa yang diamanatkan dalam PP 39 Tahun 2020. Kami melakukan kajian di 7 instansi kepolisian daerah yaitu Polda Lampung, Polda Sulut, Polda Jateng, Polda DIY, Polda Riau, Polrestabes Semarang, dan Polres Kota Manado,” jelas anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers virtual, Senin (28/6/2021).

Dalam proses kajian singkat itu, lanjut Widijantoro, pihaknya menemukan setidaknya delapan hal yang belum dipenuhi pihak kepolisian untuk proses penyidikkan masyarakat penyandang disabilitas.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Widijantoro mengatakan, temuan yang pertama adalah tidak adanya petugas atau penyidik Polri yang memiliki kualifikasi tertentu dalam proses pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas.

“Sebagaimana kita tahu bahwa seseorang penyandang disabilitas dengan berbagai hambatan yang ditemui seringkali memiliki hambatan-hambatan komunikasi, di mana penyidik dituntut memiliki kualifikasi tertentu agar dia bisa membangun komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas,” ungkap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Temuan kedua adalah penyidik kepolisian belum sensitif terhadap penyandang disabiltias sebagai bagian dari warga negara yang seharusnya memiliki kesetaraan dengan warga yang lain.

Widijantoro juga menjelaskan, temuan ketiga adalah belum adanya standar pelayanan pemeriksaan dalam penanganan laporan kepolisian berkaitan dengan penyandang disabilitas.

“Tentu standar pelayanan ini menjadi penting agar kemudian tercipta mekanisme penyidikan, penyelidikan yang setara dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kami mendorong agar standar pemeriksaan ini segera dihasilkan,” tuturnya.

Temuan keempat dari Ombudsman RI adalah belum adanya unit khusus di kepolisian yang menangani laporan terkait penyandang disabilitas.

Baca juga: Polri Ingin Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Dibongkar, Ini Komentar Ombudsman Jakarta

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.