Faisal Basri Nilai Penunjukan Komisaris Jadi Bentuk Terima Kasih Jokowi kepada Pendukung

Kompas.com - 28/06/2021, 15:09 WIB
Ekonom Faisal Basri KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAEkonom Faisal Basri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Faisal Basri mengkritik proses penunjukan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Faisal mengatakan, jabatan komisaris saat ini kerap menjadi bentuk ucapan terima kasih terhadap pihak yang telah membantu Jokowi hingga terpilih.

Komisaris dijadikan alat untuk menyerap yang telah berjuang bersama-sama dengan Pak Jokowi,” kata Faisal, ketika diwawancarai wartawan senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo, dikutip dari Kompas.id, Senin (28/6/2021).

Baca juga: Faisal Basri: Omong Kosong kalau Pemerintah Tak Punya Uang untuk Lockdown

“Ucapan terima kasih atau membangun loyalty. Ini kan jabatan komisaris kan gajinya lumayan ya, tergantung pada direksi sih,” ujar dia.

Selain itu, Faisal berpandangan, posisi komisaris BUMN juga menjadi alat kooptasi.

Pasalnya siapa pun yang menjabat komisaris, tidak lagi dapat mengkritik pemerintah secara leluasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Enggak bisa mengkritik lagi dong. Kan sudah komisaris. Itu ongkos yang harus kita bayar,” kata Faisal.

Baca juga: Deretan Pendukung Jokowi Jadi Komisaris BUMN: Fadjroel hingga Abdee Slank

Faisal menekankan, situasi seperti itu akan berpengaruh pada aspek good corporate governance di BUMN.

Sebab, kinerja komisaris menjadi tidak maksimal. Kemudian muncul gagasan kursus bagi komisaris.

“Harusnya komisaris itu menjalankan fungsi, kalau di politik itu check and balances, itu mandul. Karena apa? Karena mereka baca neraca keuangan saja tidak bisa. Makanya ada gagasan kursus komisaris,” ucap dia.

Praktik memberi jatah komisaris bagi pendukung Jokowi memang sudah berkali-kali menuai kritik. Akan tetapi, pemberian jatah masih terus dilakukan oleh pemerintah.

Baca juga: Berikut Daftar 19 Relawan Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN

Belakangan, Masyarakat mengkritik penunjukan gitaris Slank, Abdee Negara, sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia.

Sebelum Abdee, sejumlah nama pendukung Jokowi telah menjabat sebagai komisaris BUMN, antara lain Fadjroel Rachman, Andi Gani Nena Wea, Lukman Edy, Kristia Budiyarto, dan Irma Suryani Chaniago.

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

Nasional
WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

Nasional
Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.