Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 28/06/2021, 15:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Faisal Basri mengkritik proses penunjukan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Faisal mengatakan, jabatan komisaris saat ini kerap menjadi bentuk ucapan terima kasih terhadap pihak yang telah membantu Jokowi hingga terpilih.

Komisaris dijadikan alat untuk menyerap yang telah berjuang bersama-sama dengan Pak Jokowi,” kata Faisal, ketika diwawancarai wartawan senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo, dikutip dari Kompas.id, Senin (28/6/2021).

Baca juga: Faisal Basri: Omong Kosong kalau Pemerintah Tak Punya Uang untuk Lockdown

“Ucapan terima kasih atau membangun loyalty. Ini kan jabatan komisaris kan gajinya lumayan ya, tergantung pada direksi sih,” ujar dia.

Selain itu, Faisal berpandangan, posisi komisaris BUMN juga menjadi alat kooptasi.

Pasalnya siapa pun yang menjabat komisaris, tidak lagi dapat mengkritik pemerintah secara leluasa.

“Enggak bisa mengkritik lagi dong. Kan sudah komisaris. Itu ongkos yang harus kita bayar,” kata Faisal.

Baca juga: Deretan Pendukung Jokowi Jadi Komisaris BUMN: Fadjroel hingga Abdee Slank

Faisal menekankan, situasi seperti itu akan berpengaruh pada aspek good corporate governance di BUMN.

Sebab, kinerja komisaris menjadi tidak maksimal. Kemudian muncul gagasan kursus bagi komisaris.

“Harusnya komisaris itu menjalankan fungsi, kalau di politik itu check and balances, itu mandul. Karena apa? Karena mereka baca neraca keuangan saja tidak bisa. Makanya ada gagasan kursus komisaris,” ucap dia.

Praktik memberi jatah komisaris bagi pendukung Jokowi memang sudah berkali-kali menuai kritik. Akan tetapi, pemberian jatah masih terus dilakukan oleh pemerintah.

Baca juga: Berikut Daftar 19 Relawan Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN

Belakangan, Masyarakat mengkritik penunjukan gitaris Slank, Abdee Negara, sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia.

Sebelum Abdee, sejumlah nama pendukung Jokowi telah menjabat sebagai komisaris BUMN, antara lain Fadjroel Rachman, Andi Gani Nena Wea, Lukman Edy, Kristia Budiyarto, dan Irma Suryani Chaniago.

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelindo Petikemas Alihkan Pengelolaan TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung

Pelindo Petikemas Alihkan Pengelolaan TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung

Nasional
Ketua DPP Golkar 'Kepleset'  Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Ketua DPP Golkar "Kepleset" Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Nasional
KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penindakan dan Eksekusi

KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penindakan dan Eksekusi

Nasional
Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Nasional
Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Nasional
Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Nasional
Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Nasional
Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Nasional
Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Nasional
Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Nasional
Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Nasional
MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

Nasional
Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Nasional
Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke