Varian Delta Meluas, PB IDI Minta Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah memperketat akses warga dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia.

Ia menyarankan supaya pintu masuk ke Indonesia ditutup sementara, atau setidaknya dilakukan perpanjangan masa karantina warga yang baru tiba di Tanah Air.

"Harus (menutup pintu masuk), kalau tidak (menutup pintu masuk) total pun bisa karantina, misal karantina kemarin cuma tiga atau lima hari sekarang harus 10 hari kan bisa," kata Slamet kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Baca juga: Kemenkes: Ada Kecenderungan Varian Delta Juga Menyerang Kelompok 18 Tahun ke Bawah

Slamet menyebut ledakan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa waktu belakangan merupakan buah dari kelalaian pemerintah dalam mencegah masuknya importasi kasus yang dibawa warga dari luar negeri ke Tanah Air.

Oleh karena itu, pembatasan terhadap warga dari luar negeri tak maksimal, kini varian baru virus corona, seperti varian Delta, menyebar luas di Indonesia.

Bahkan, menurut Slamet, lonjakan kasus yang terjadi beberapa waktu belakangan diakibatkan oleh virus corona varian Delta yang menyebar lebih cepat, bukan dari tingginya mobilitas masyarakat selama libur Lebaran.

"Ini gara-gara kita teledor, dari luar negeri, kenapa yang disalahin orang mudik? Mudik memang faktor untuk memperbesar saja, tapi faktor utama penyebabnya kan virus Delta," ujar Slamet.

"Yang mudik kan enggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih," tuturnya.

Baca juga: Varian Delta Disebut Bisa Menular Saat Berpapasan, Ini Kata Kemenkes

Slamet pun mendorong pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab, menurut dia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tidak lagi efektif menekan laju penularan virus.

Ia mengatakan, jika dengan PSBB pemerintah khawatir ekonomi tak berjalan, maka dapat dilakukan sejumlah modifikasi.

Misalnya, di sektor perkantoran, karyawan yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen tetapi dibatasi maksimal empat jam.

Ketentuan yang sama juga bisa diterapkan pada sektor transportasi. Slamet menyarankan agar penumpang transportasi umum dibatasi 25 persen dari kapasitas total, dengan waktu operasional selama 4 jam.

Baca juga: 5 Provinsi dengan Kasus Varian Delta Terbanyak, Jateng Ada 80 dan DKI 57