Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog Usul Pekerja Formal di Pulau Jawa WFH 100 Persen

Kompas.com - 27/06/2021, 22:08 WIB
Irfan Kamil,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemilog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyebutkan,  salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menahan laju penularan Covid-19 adalah membatasi pergerakan manusia.

Hal itu, menurut Dicky, dapat dilakukan jika pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pemerintah dapat membuat aturan work from home (WFH) alias bekerja dari rumah, bagi pegawai di sektor formal guna mengurangi jumlah orang yang mobilitas karena bekerja.

"Dengan kecepatan seperti ini, yang harus dilakukan sebenarnya lockdown atau PSBB, Kalau tidak bisa, makanya saya usulkan work from home-nya 100 persen," kata Dicky kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Baca juga: Keluh Kesah Pekerja yang Work From Home 6 Bulan, Gemas dengan Pemerintah dan Waswas Keluar Rumah

Kebijakan work from home tersebut, lanjut Dicky, bisa dilakukan terhadap pegawai-pegawai pada sektor formal yang mendapat gaji tetap dan bisa melakukan pekerjaannya dari rumah.

Akan tetapi, kebijakan WFH itu, kata dia, tidak hanya dilakukan di Kota Jakarta tetapi juga di seluruh provinsi yang ada di pulau Jawa.

"Sehingga bisa mengurangi signifikan, karena pegawai negeri saja kan sudah berapa juta itu, belum pegawai BUMN, belum yang pegawai swasta se-Jawa," kata Dicky.

Dicky menilai, jika kebijakan tersebut tidak dilakukan, bukan tidak mungkin mobilitas tersebut akan menjadi klaster penularan yang akan semakin memberatkan fasilitas kesehatan yang kini memprihatinkan.

Apalagi, kata dia, jumlah kematian harian sebanyak 400 orang lebih berdasarkan data Satgas Covid-19 tersebut, fakta di lapangannya bisa melonjak dua hingga tiga kali lipat.

"Pegawai se-Jawa ini bisa lebih dari 20 juta saya kira, nah itu harus dilakukan WFH kalau memang serius pemerintah ini, tapi se-Jawa, enggak bisa se-Jakarta, karena ini rentetan dan saling terkait," ucap Dicky.

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat, sejak Sabtu kemarin hingga Minggu ini penambahan pasien positif mencapai 21.342 orang.

Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi penambahan kasus baru Covid-19 dalam sehari terhitung sejak pandemi virus corona berlangsung di Tanah Air.

Jumlah pasien yang terjangkit Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.115.304 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret tahun lalu.

Informasi tersebut disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 pada Minggu sore. Data juga bisa diakses melalui laman covid19.go.id.

Tertinggi di dunia

Dengan penambahan 21.342 kasus baru, data Worldometers pada Minggu menempatkan Indonesia pada urutan pertama negara yang mencatatkan penambahan kasus Covid-19 tertinggi dalam sehari pada hari ini.

Baca juga: Jokowi: Work From Home Saya Lihat Malah kayak Cuti

Di urutan kedua Rusia yang mencatatkan penambahan 20.538 kasus baru dalam sehari.

Di urutan ketiga yakni Iran yang bertambah 9.758 kasus baru. Kemudian, Filipina bertambah 6.096 kasus baru, Malaysia bertambah 5.586 kasus baru.

Dalam periode yang sama, Indonesia juga mencatatkan 409 kasus kematian akibat Covid-19.

Angka itu menyebabkan total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 57.138 orang.

Menurut data Worldometers, Indonesia menjadi negara di urutan kedua yang mencatatkan penambahan angka kematian tertinggi setelah Rusia yang mencatatkan 599 kematian dalam sehari.

Data Satgas Penanganan Covid-19 periode 26-27 Juni juga mencatat, penambahan pasien sembuh mencapai 8.024 orang. Dengan demikian, jumlah pasien sembuh dari Covid-19 di Tanah Air kini berjumlah 1.850.481 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com