Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog Usul Pekerja Formal di Pulau Jawa WFH 100 Persen

Kompas.com - 27/06/2021, 22:08 WIB
Ilustrasi work from home IstimewaIlustrasi work from home

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemilog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyebutkan,  salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menahan laju penularan Covid-19 adalah membatasi pergerakan manusia.

Hal itu, menurut Dicky, dapat dilakukan jika pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pemerintah dapat membuat aturan work from home (WFH) alias bekerja dari rumah, bagi pegawai di sektor formal guna mengurangi jumlah orang yang mobilitas karena bekerja.

"Dengan kecepatan seperti ini, yang harus dilakukan sebenarnya lockdown atau PSBB, Kalau tidak bisa, makanya saya usulkan work from home-nya 100 persen," kata Dicky kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Baca juga: Keluh Kesah Pekerja yang Work From Home 6 Bulan, Gemas dengan Pemerintah dan Waswas Keluar Rumah

Kebijakan work from home tersebut, lanjut Dicky, bisa dilakukan terhadap pegawai-pegawai pada sektor formal yang mendapat gaji tetap dan bisa melakukan pekerjaannya dari rumah.

Akan tetapi, kebijakan WFH itu, kata dia, tidak hanya dilakukan di Kota Jakarta tetapi juga di seluruh provinsi yang ada di pulau Jawa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga bisa mengurangi signifikan, karena pegawai negeri saja kan sudah berapa juta itu, belum pegawai BUMN, belum yang pegawai swasta se-Jawa," kata Dicky.

Dicky menilai, jika kebijakan tersebut tidak dilakukan, bukan tidak mungkin mobilitas tersebut akan menjadi klaster penularan yang akan semakin memberatkan fasilitas kesehatan yang kini memprihatinkan.

Apalagi, kata dia, jumlah kematian harian sebanyak 400 orang lebih berdasarkan data Satgas Covid-19 tersebut, fakta di lapangannya bisa melonjak dua hingga tiga kali lipat.

"Pegawai se-Jawa ini bisa lebih dari 20 juta saya kira, nah itu harus dilakukan WFH kalau memang serius pemerintah ini, tapi se-Jawa, enggak bisa se-Jakarta, karena ini rentetan dan saling terkait," ucap Dicky.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.