Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Mitigasi IDI Desak Pemerintah Kembali Terapkan PSBB demi Tekan Kasus Covid-19

Kompas.com - 27/06/2021, 20:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama perhimpunan lima profesi dokter mendesak pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Hal ini merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Kami tidak ingin sistem kesehatan Indonesia menjadi kolaps," kata Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI, dr Adib Khumaidi, melalui keterangan tertulis, Minggu (27/6/2021).

Adapun lima perhimpunan profesi dokter itu terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), serta Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI). Mereka mendorong agar PSBB difokuskan di Pulau Jawa dan setidaknya diterapkan selama dua  minggu.

Baca juga: Minta Kebijakan Pembatasan Diperketat, PB IDI: Namanya Boleh Apa Saja

Akibat lonjakan Covid-19, IDI mencatat, terdapat 24 kabupaten/kota yang melaporkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupany rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 melebihi 90 persen. BOR untuk ICU dari berbagai RS bahkan mendekati atau melebihi 100 persen.

Bersamaan dengan itu, terjadi penumpukan pasien dan antrean panjang di banyak instalasi gawat darurat (IGD) RS, terutama di kota-kota besar. Bahkan banyak pasien yang meninggal dunia saat tiba di IGD.

Kondisi itu semakin memprihatikan dengan bertambahnya kasus Covid-19 yang menimpa para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Situasi tersebut juga menyebabkan keterbatasan tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang bisa berakibat pada kolapsnya RS.

Selain itu, terdapat varian baru Covid-19 di berbagai kota di Indonesia yang lebih mudah menyebar, menyerang segala usia tanpa perlu ada komorbid, lebih memperberat gejala, meningkatkan kematian dan menurunkan efektifitas vaksin.

Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk menerapkan PSBB ketat dan memastikan kebijakan itu terimplementasi secara optimal.

Bersamaan dengan itu, Tim Mitigasi IDI dan perhimpunan lima profesi dokter mendesak pemerintah melakukan percepatan vaksinasi.

Harus dipastikan bahwa vaksinasi menjangkau semua populasi, termasuk untuk anak dan remaja.

"Bila mungkin vaksinasi  lebih dari dua juta (orang) per hari, perluas tempat pelayanan vaksinasi," demikian bunyi keterangan tertulis IDI.

Pemerintah juga didorong melakukan tracing dan testing secara masif agar kasus Covid-19 ditemukan sedini mungkin. Testing dan tracing juga harus ditingkatkan untuk kalangan anak dan remaja.

Baca juga: Ramai-ramai Mendesak Pemerintah untuk PSBB atau Lockdown

Tim Mitigasi IDI dan perhimpunan lima profesi dokter itu juga mengingatkan seluruh masyarakat, termasuk anak-anak, untuk selalu disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Warga agar tetap berada di rumah dan tidak berpergian, kecuali untuk keperluan mendesak.

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat, sejak Sabtu kemarin hingga Minggu ini kasus baru Covid-19 tercatat 21.342 orang.

Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi penambahan kasus baru Covid-19 dalam sehari terhitung sejak pandemi virus corona berlangsung di Tanah Air. Dengan demikian, jumlah orang yang terjangkit Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.115.304 orang terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret tahun lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com