Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Wisata Berbasis Vaksin Dikhawatirkan Picu Peningkatan Kasus Covid-19

Kompas.com - 26/06/2021, 12:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mempertanyakan rencana menjadikan Bali sebagai pilot project wisata berbasis vaksin. Rencana ini dilontarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Netty khawatir, wacana tersebut dapat memicu tingginya mobilitas masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan kasus Covid-19.

"Menurut saya, hendaknya pemerintah tidak membuat program yang justru bisa memicu tingginya mobilitas masyarakat. Jangan sampai menjadi program populis yang tidak saintifik," kata Netty saat dihubungi, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Bali Akan Jadi Pilot Project Wisata Berbasis Vaksin, Epidemiolog: Jangan Sekarang

Netty menegaskan, kebijakan yang dibutuhkan saat ini adalah pengetatan mobilitas semaksimal mungkin untuk menekan penularan Covid-19, bukan sebaliknya.

"Saya khawatir alih-alih menyelenggarakan program yang bertujuan memulihkan ekonomi malah membuat kita makin kolaps menghadapi pandemi," ujar Netty.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu pun mengingatkan, program work from Bali yang dicetuskan oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab tingginya lonjakan kasus di Pulau Dewata.

Padahal, di sisi lain, Bali merupakan salah satu wilayah dengan tingkat jangkauan vaksin tertinggi di Indonesia.

"Ternyata tingginya cakupan sasaran vaksinasi di Bali belum bisa menjamin daerah tersebut aman dari Covid-19," ujar Netty.

Baca juga: Bali Jadi Pilot Project Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Netty juga menekankan bahwa hingga saat ini belum ada bukti nyata bahwa orang yang sudah divaksinasi bisa aman 100 persen dari Covid-19.

Artinya, vaksin tidak serta merta membuat orang kebal dari Covid-19, melainkan untuk meminimalisasi risiko penularan.

"Begitu cara pandangnya, jangan dibolak-balik. Jika pemerintah punya program pariwisata berbasis vaksin, tentu pertanyaan mendasar apakah pemerintah memiliki jaminan tidak akan terjadi penularan di Bali?" kata dia.

Sebelumnya, Sandiaga mengatakan, rencana wisata berbasis vaksin merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor ekonomi.

Perekonomian Bali terus mengalami kontraksi mendalam akibat pandemi.

“Kami ditugaskan menyiapkan program wisata vaksinasi ini. Oleh karena itu, kita hadirkan program wisata berbasis vaksin dan Bali terpilih (sebagai pilot project). Tetapi tidak menutup kemungkinan destinasi-destinasi lainnya juga akan diberlakukan program tersebut,” kata Sandiaga, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Sandiaga Uno: Bali Bakal Jadi Pilot Project Wisata Berbasis Vaksin

Lewat wisata berbasis vaksin, wisatawan akan ditawarkan paket wisata dan pemberian vaksin Covid-19. Namun, pemberian vaksin dalam paket ini diprioritaskan untuk wisatawan lokal.

Sedangkan vaksin untuk wisatawan mancanegara akan bekerja sama dengan asosiasi yang dikemas dalam bingkai vaksin mandiri sehingga tidak akan mengambil porsi vaksin gratis untuk warga Indonesia.

Meski begitu, rencana tersebut terus difinalisasi dan akan diluncurkan bersama Gubernur Bali. Terkait dengan pembukaan pariwisata Bali juga masih dalam tahap finalisasi.

Pembukaan pariwisata Bali tergantung pada situasi pandemi Covid-19, baik di dalam maupun di luar negeri.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com