UPDATE 25 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Capai Angka Tertinggi Selama Pandemi

Adapun sasaran pada tahap pertama untuk tenaga kesehatan yakni sebanyak 1.468.764 orang.

Sebanyak 1.543.211 tenaga kesehatan sudah divaksinasi dosis pertama dan 1.410.448 telah disuntik dosis kedua.

Kemudian, sasaran pada tahap kedua untuk petugas publik ditargetkan sebanyak 17.327.167 orang.

Data pemerintah menunjukkan, 19.321.558 orang petugas publik sudah divaksinasi dosis pertama dan 8.799.473 orang telah disuntik vaksin dosis kedua.

Sementara itu, sasaran vaksinasi untuk lansia sebanyak 21.553.118 orang. Hingga saat ini, sebanyak 4.491.314 orang lansia telah divaksinasi dosis pertama dan 2.658.959 lansia disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua.

Pemerintah juga mendata ada 2.008.404 tenaga pendidik yang sudah divaksinasi dosis pertama dan 1.288.708 orang sudah divaksinasi dosis kedua.

Vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis dan penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali dalam rentang 14 hari.

Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Situasi extraordinary

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir. Jokowi menyebutkan, situasi pandemi yang terjadi saat ini masih extraordinary.

"Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pandemi (Covid-19) belum berakhir. Kita harus tetap waspada. Dan situasi (pandemi) yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/6/2021).

Oleh karenanya, lanjut mantan wali kota Solo itu, situasi ini harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat.

Kebijakan yang ditempuh membutuhkan kesamaan frekuensi dari seluruh lembaga negara serta pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Jokowi melanjutkan, sejak pandemi melanda Indonesia pada 2020 pemerintah telah menempuh langkah-langkah luar biasa.

Salah satunya mengubah APBN yang menyasar refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan.

"Selain itu, pemerintah memberi ruang relaksasi defisit APBN dapat diperlebar hingga di atas 3 persen selama 3 tahun," ungkap Jokowi.

"Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara semakin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian saat pendapatan negara mengalami penurunan," tuturnya.

Selain itu, pemerintah mendorong agar berbagai lembaga negara melakukan sharing the pain atau menanggung beban bersama seperti burden sharing yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia.

Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, kata Jokowi, pemerintah menangani peningkatan belanja kesehatan sekaligus menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan.

"Meskipun kita sempat mengalami kontraksi yang dalam di kuartal kedua tahun 2020 yaitu -5,32 persen tapi kuartal berikutnya kita melewati rock bottom, ekonomi indonesia tumbuh membaik sampai kuartal I 2021 kita berada di - 0,74 persen," tambahnya.