Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

85 Tahun Habibie, Ginandjar Kartasasmita: Jasanya Selesaikan Krisis Ekonomi 1998 Harus Diingat

Kompas.com - 25/06/2021, 21:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 1998-1999 Ginandjar Kartasasmita mengatakan, Indonesia harus mengenang jasa Presiden ke-3 RI almarhum BJ Habibie.

Tak hanya mengenang jasa di bidang teknologi, Indonesia juga harus mengenang jasa Habibie dalam hal menyelesaikan krisis ekonomi tahun 1998.

"Justru jasa yang selamanya namanya akan diingat dan sangat prinsipil dalam perkembangan bangsa kita adalah menyelesaikan krisis ekonomi tahun 1998," kata Ginandjar dalam diskusi virtual Peringatan 85 Tahun Almarhum BJ Habibie: Masa Depan Demokrasi & Tekno-Ekonomi Indonesia di tengah Pandemi, Jumat (25/6/2021).

Menurut Ginandjar, jika krisis ekonomi 1998 itu tak diatasi, maka Indonesia tidak akan berada pada masa sekarang.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Hari Kelahiran Bacharuddin Jusuf Habibie

Tanpa mengucilkan pemimpin negara yang lain, tetapi hal itu yang setidaknya dirasakan dan dinilai Ginandjar selama bekerja dalam pemerintahan Habibie.

"Bagi mereka yang bukan teknolog, bagi mereka yang bukan ekonom, peristiwa itu dan upaya Pak Habibie yang berhasil mengatasinya itu akan selalu teringat di dalam sejarah," ucapnya.

Ginandjar lantas mengenang saat-saat dirinya berada di pemerintahan Habibie usai Orde Baru yang dipimpin Presiden ke-2 RI Soeharto runtuh.

Ia menyebutkan, Presiden Habibie memimpin pemerintahan dengan warisan kondisi negara yang carut marut akibat krisis moneter 1997 dan krisis ekonomi 1998.

"Prof Habibie diwarisi sebagai presiden, keadaan negara yang sangat morat marit. Di ujung kehancuran, secara ekonomi maupun secara politik," ucapnya.

"Di mana empat orang mahasiswa menjadi korban. Dan terus buntut-buntutnya itu berdampak. Jadi penanganan krisis 98 itu sangatlah utama dalam perjalanan kita sebagai bangsa," jelasnya.

Baca juga: Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Terkait krisis ekonomi, Habibie diwarisi keadaan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan mana kala nilai tukar rupiah turun dari Rp 2.400/dollar AS pada Juli 1997 menjadi Rp 16.000/dollar AS pada Juni 1998.

"Jadi bayangkan berapa persen itu penurunannya. Pertumbuhan yang selama 30 tahun Indonesia tumbuh rata-rata 7 persen selama masa Orde Baru. Pada 1998 lalu minus 13,6 persen. Inflasi 77,6 persen," ucapnya.

Ketua DPD RI Periode 2004-2009 Ginandjar Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPD RI Periode 2004-2009 Ginandjar Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016)

Kondisi ekonomi itu, lanjut dia, membuat situasi di sejumlah wilayah Indonesia terjadi kerusuhan.

Masyarakat tumpah ruah ke jalan dan tak bisa dikendalikan. Kemudian, transportasi pun juga terhenti dan banyak yang menjadi korban.

"Paling utama di ekonomi kita, industri kita berhenti bekerja. Jadi inilah warisan yang diterima Pak Habibie waktu itu," kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com