Kompas.com - 25/06/2021, 18:57 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Dok. Divisi Humas PolriKepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Polri telah melakukan penggeledahan kantor BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat pada awal Juni lalu.

Penggeledahan dilakukan untuk mengecek server BPJS Kesehatan di kantor Jakarta terkait kebocoran 279 juta data WNI.

"Telah dilakukan penggeledahan pada tanggal 8, 9, dan 10 Juni 2021 di kantor BPJS Kesehatan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021).

Dalam penggeledahan itu, Tim Forensik Siber Bareskrim Polri juga ikut serta.

Baca juga: Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Pada 10 Juni, tim telah melihat secara langsung database BPJS Kesehatan.

Ramadhan mengatakan, penyidik sudah menerima data/informasi dari PT S berupa laporan hasil pentest.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penyidik juga menyita dua laptop dan saat ini sedang dalam pemeriksaan forensik.

"Telah dilakukan penyitaan dan saat ini masih dilakukan analisa dan pemeriksaan forensik terhadap dua laptop yang digunakan," ujarnya.

Selain itu, penyidik telah mengirimkan permohonan penerbitan izin khusus sita geledah ke Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan lokasi server DRC BPJS Kesehatan di Kantor PT Sigma di Surabaya.

Baca juga: Kasus Kebocoran Data 279 Juta WNI, BPJS Kesehatan Akan Digugat lewat PTUN

Profil penyebar data sudah berhasil diidentifikasi Polri sejak beberapa waktu lalu.

Ramadhan mengatakan, penyidik tengah berkoordinasi lagi dengan BPJS kesehatan untuk verifikasi data sampel dari pelaku.

"Koordinasi kembali dengan pihak BPJS Kesehatan terkait dengan verifikasi data sampel dari pelaku atas nama Kotz pada Jumat ini," ucapnya.

Hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 14 orang saksi terkait kasus ini. Saksi-saksi yang diperiksa yaitu dari pihak BPJS Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), vendor penyedia teknologi informasi untuk BPJS Kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Laporkan Dugaan Etik Pimpinan KPK, Pegawai Siapkan Informasi dan Data Tambahan Termasuk Hasil Temuan Ombudsman

Nasional
Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Kemenkes Sebut Semua Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Delta

Nasional
MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

MAKI Minta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara

Nasional
Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Nasional
Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X