Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 25/06/2021, 15:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda meminta pemerintah memastikan ketersediaan tenaga vaksinator di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Untuk itu, dia mendorong mahasiswa kedokteran dan keperawatan di seluruh Indonesia agar dilatih menjadi vaksinator.

"Karena mereka pastinya sudah memiliki dasar-dasar ilmu kesehatan, sehingga tidak akan kesulitan mengikuti pelatihan sebagai vaksinator yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait," kata Huda dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Ia mengungkapkan, saat ini antusiasme publik terkait pentingnya vaksin mulai tumbuh saat melihat fakta adanya serangan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Menurut Huda, masyarakat mulai sadar jika vaksinasi memberikan efek perlindungan, sehingga jika terpapar tidak sampai mengalami risiko terburuk.

"Beberapa hari terakhir sentra vaksin di puskesmas-puskesmas di beberapa wilayah mengalami lonjakan peminat vaksin. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya vaksin, sehingga berbondong ke sentra vaksinasi," ucapnya.

Kesadaran itu, lanjut dia, harus ditangkap oleh pemerintah dengan cara melakukan vaksinasi secara masif hingga ke desa-desa.

Ia mengatakan, Komisi X sepakat dengan usulan Ketua Tim Pengendali Bencana Covid-19 DPR Muhaimin Iskandar yang mendorong pembukaan Poliklinik Desa sebagai sentra vaksinasi.

"Jika kekurangan tenaga vaksinator, maka mahasiswa kedokteran maupun mahasiswa keperawatan bisa didorong sebagai relawan. Kami yakin, dengan kerja bersama ini, program vaksinasi akan bisa diselesaikan dalam waktu cepat," tutur Huda.

Ia menambahkan, saat ini Indonesia sedang berkejaran dengan waktu untuk menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity) dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menurutnya, sebelum tercipta kekebalan komunitas itu, Indonesia akan terus rawan menghadapi gelombang pandemi susulan.

"Jika melihat data, vaksinasi di Indonesia relatif lamban dibandingkan beberapa negara lain. Padahal stok vaksin kita relatif aman," kata dia.

Ia mengingatkan, gelombang susulan pandemi Covid-19 tak bisa dianggap enteng. Huda mencontohkan situasi saat ini di mana lonjakan kasus telah menyerang merata di sejumlah wilayah Indonesia.

Bahkan, tambah dia, beberapa hari terakhir tercipta rekor baru kasus positif Covid-19 yang menembus angka 20.000 kasus baru pada Kamis (24/6/2021).

"Bahkan gelombang kedua Covid-19 di Indonesia ini jika tidak ada kebijakan fundamental bisa mengancam system layanan Kesehatan mengingat tingkat bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan hampir penuh. Selain itu tenaga Kesehatan juga banyak mulai tumbang,” jelasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com