Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Kompas.com - 25/06/2021, 15:10 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/6/2021). Vaksinasi kali ini menyasar petugas stasiun, pekerja di stasiun, penumpang KRL serta penumpang kereta api. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/6/2021). Vaksinasi kali ini menyasar petugas stasiun, pekerja di stasiun, penumpang KRL serta penumpang kereta api.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menteri, kepala lembaga, dan pejabat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Semester II Tahun 2020 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/6/2021).

"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," ujar Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Kepala negara mengungkapkan, BPK memberi predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil audit terhadap 86 laporan keuangan kementerian/lembaga.

Menurutnya, predikat itu merupakan pencapaian yang baik di tengah situasi pandemi Covid-19.

Jokowi menyebutkan, sejak 2016 laporan keuangan pemerintah/lembaga selalu mendapat predikat WTP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, dia mengingatkan bahwa capaian itu bukan merupakan tujuan akhir.

"Kita ingin mempergunakan uang rakyat sebaik-baiknya, dikelola dengan trasnparan dan akuntabel, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," tegas Jokowi.

Baca juga: Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

"Karena itu pemerintah akan akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN," lanjutnya.

Beberapa langkah yang akan ditempuh yakni membiayai defisit anggaran dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, mendukung kebijakan counter technical dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi yang dikelola secara hati-hati, kredibel dan terukur.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai Rp 430 Miliar

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.