Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Situasi yang ada saat ini harus direspons dengan kerja-kerja yang luar biasa.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Penyampaian LHP LHKPP dan IHPS II serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/6/2021).

"Situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary yang harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh kita semuanya, baik di semua tataran lembaga negara dan di seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Mahfud Batalkan Jadi Wali Nikah Keponakannya di Madura

Jokowi mengaku, pemerintah telah menempuh langkah-langkah luar biasa sejak awal pandemi. Misalnya, melakukan refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan, hingga memberi ruang relaksasi defisit APBN.

Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk menangani krisis kesehatan dan ekonomi melonjak, sementara pendapatan negara tengah mengalami penurunan.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, kata Jokowi, pemerintah berhasil meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dari yang semula minus 5,32 persen pada kuartal II tahun 2020, menjadi minus 0,74 persen di kuartal I tahun 2021.

"Alhamdulilah kita mampu menangani peningkatan belanja kesehatan sekaligus menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan," ujarnya.

Jokowi pun mengaku bersyukur laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Predikat tersebut, kata dia, merupakan capaian yang baik di tengah tahun yang berat akibat pandemi Covid-19. Apalagi, pemerintah sudah lima kali berturut-turut meraih opini WTP terhitung sejak tahun 2016.

Meski demikian, kata Jokowi, WTP bukan tujuan akhir. Ia mengatakan, tujuan akhir pemerintah ialah mempergunakan uang rakyat sebaik-baiknya dan dikelola secara trasnparan serta akuntabel.

"Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," katanya.

Ke depan, kata Jokowi, pemerintah bakal sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari BPK dalam mengelola pembiayaan APBN.

Pembiayaan defisit anggaran harus memanfaatkan sumber-sumber yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan akselerasi pemulihan ekonomi, dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur.

"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," kata dia.

Baca juga: Menkes: Anggaran untuk Covid-19 Tersedia, Ada Rp 131 Triliun

Untuk diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia belakangan terus mengalami peningkatan. Perburukan situasi itu terjadi akibat lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Lebaran dan penyebaran varian virus corona baru.

Selama Rabu (23/6/2021) hingga Kamis (24/6/2021) pasien virus corona bertambah 20.574 jiwa. Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi pada 2 Maret 2020.

Dengan penambahan itu, hingga Kamis (24/6/2021), tercatat ada 2.053.995 kasus Covid-19 di Tanah Air.